Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan orasi dalam Aksi Bela Rohingya 169 di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). (/ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

medanToday.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade menilai terjadi kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah untuk Rohingya sebagai pencitraan.

Hal itu disampaikan Andre menanggapi pernyataan tokoh lintas agama yang menyatakan bantuan pemerintah kepada etnis Rohingya bukan pencitraan.

Ia mengatakan, yang dimaksud Prabowo ialah pemerintah Indonesia tidak hanya bisa menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar dengan hanya memberi bantuan.

Ia menegaskan, maksud Prabowo adalah mendorong pemerintah untuk langsung mendesak ASEAN dalam upaya menyelesaikan krisis Rohingya.

“Pemerintah Indonesia harus berbuat konkrit untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab dengan mengirimkan bantuan selesai. Itu yang dimaksud Pak Prabowo (dengan) pencitraan itu,” kata Andre saat dihubungi, Sabtu (23/9/2017).

Karena itu, menurut Andre, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo sebab mantan Komandan Jenderal Kopassus itu justru hendak menginspirasi pemerintah untuk menyelesaikan akar permasalahan.

Menurut Andre, ada beberapa langkah konkrit yang semestinya bisa dilakukan pemerintah, yakni mendesak ASEAN menghentikan krisis tersebut, dan mendorong Dewan Keamanan PBB turut serta mengirim pasukan perdamaian.

“Yang tidak pencitraan adalah bagaimana Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, mengambil alih permasalahan ini dalam rangka memimpin penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian yang konkrit,” lanjut Andre.

Sebelumnya Solidaritas Lintas Agama untuk Myanmar (SALAM) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, salah satu anggota solidaritas, mengatakan, langkah politik pemerintah dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan merupakan langkah konkret yang harus didukung.

Said menyatakan ketidaksetujuannya atas penyataan sejumlah pihak yang menyebut bantuan pemerintah sebagai bentuk pencitraan.

“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan warga Rohingya,” ujar Said saat memberikan keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

(MTD/MIN)