Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

medanToday.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Arief Budiman mengatakan, KPU sangat berhati-hati betul dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Presiden 2019.

Kesalahan, meskipun kecil, kata Arief, akan dipermasalahkan dan dijadikan amunisi pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah dengan menyebut bahwa pemilu gagal.

“Sedikit saja salah itu akan dijadikan alasan bahwa pemilu ini gagal, pemilu ini tidak layak, tidak valid, pemilu ini harus dibatalkan, macam-macam,” Arief, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017).

Arief mengatakan, kehati-hatian harus diutamakan untuk menjaga kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu.

“Urusan pemilu bukan hanya soal teknis, tapi ada persoalan politik. Di mana ini berkaitan dengan public trust,” ujar Arief.

Contohnya, kasus yang terjadi pada Pemilu 2014. Saat itu, KPU mengalami masalah dalam hal distribusi logistik.

Dua hal yang dianggap penting menjadi perhatian adalah data kependudukan dan distribusi logistik.

“Logistik itu urusan sangat merepotkan, baik dari Indonesia ke luar negeri. Selalu banyak protes karena logistik terlambat. Bahkan, pejabat KPU dan Kemenlu harus ikut gotong logistik pemilu,” kata Arief.

“Tidak ada cara lain kecuali bawa sendiri, ketika sendiri. Jadi bawa karung segala macam. Lalu setelah pemungutan (suara), pengiriman balik pun jadi problem karena terlambat. Ketika rekap nasional sudah dimulai di Jakarta, data itu belum tiba,” lanjut dia.

(mtd/min)