Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers terkait dengan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1). Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0 persen atau Rp 1.339,8 triliun dari APBN-P, menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/18

medanToday.com, JAKARTA – Pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan negara lagi setelah tutup tahun 2017. Hingga 8 Januari 2018, pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan negara 2017 sebesar Rp 4,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan tambahan tersebut maka total penerimaan negara yang didapat pemerintah hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp 1.659,9 triliun atau 95,6% dari target dalam APBN-P 2017. Jumlah itu tumbuh 6,68% year on year (YoY).

Tambahan tersebut, terdiri dari tambahan pada penerimaan pajak nonmigas Rp 3,5 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp 0,1 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,7 triliun. Sementara penerimaan hibah berkurang Rp 1,2 triliun.

“Ada tambahan Rp 4,2 triliun dan sudah kami laporkan ke Presiden,” kata Sri Mulyani, Senin (8/1).

Sementara itu, realisasi total belanja negara tahun 2017 hingga 8 Januari 2018 justru turun Rp 15,6 triliun karena penurunan belanja pemerintah pusat. Dengan demikian, total belanja negara mencapai Rp 1.986 triliun atau 93,1% dari target dalam APBN-P 2017 atau tumbuh 6,53% YoY.

Sehingga, “Sekarang kami record defisit anggaran 2,42% dari PDB,” tambah dia. lebih rendah dari yang diumumkan sebelumya sebesar 2,57% dari PDB atau berkurang Rp 19,7 triliun.

Meski begitu, Sri Mulyani memperkirakan, realisasi belanja negara masih akan terus bergerak, terutama jika ada pinjaman proyek. Hal ini pun yang berpotensi meningkatkan defisit anggaran 2017.

“Defisit anggaran 2,42% dari PDB, jauh di bawah 2,92% dari PDB. Tetapi kalaupun bergerak, kami perkirakan tidak akan melebihi 2,5% dari PDB,” tandas Sri Mulyani.

(mtd/min)