medanToday.com, SUMSEL – Lantaran banyak utang dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpaksa harus berhemat keuangan. Salah satu langkah diambil adalah dengan menunda kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) 100 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Jumat (5/10). Mawardi mengaku baru beberapa hari dilantik, dirinya sudah kerap dihubungi banyak wali kota dan bupati se-Sumsel terkait penagihan utang DBH.
“Saya baru menjabat Wakil Gubernur, tapi sudah banyak yang menelepon buat nagih utang DBH. Ada dari Palembang, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, dan daerah lain,” ungkap Mawardi.
Dikatakannya, rencana kenaikan TPP 100 persen bagi PNS harus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebab, program itu bukanlah hal yang menjadi prioritas mengingat kondisi keuangan Pemprov Sumsel.
“Kalau kita lebih, baru ngasih orang, tapi kita saja ada utang. Jadi harus dievaluasi lagi kenaikan TPP 100 persen itu,” ujarnya.
Selain TPP, kata dia, ada beberapa rencana kerja yang harus dievaluasi. Hal ini berdasarkan keterangan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat dengannya baru-baru ini.
“Akan terus kita evaluasi seiring berjalannya pemerintahan. Yang pasti prioritas program kamj adalah infrastruktur di seluruh daerah,” kata dia.
Rencana kenaikan TPP 100 persen bagi PNS di lingkungan Pemprov Sumsel itu digulirkan oleh Alex Noerdin sewaktu masih menjabat Gubernur Sumsel. Pemprov Sumsel berdalih kenaikan TPP untuk memacu produktivitas dan kinerja pegawai. (mtd/min)
==========================
