MEDAN,MEDAN-TODAY.com – Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Gubernur Sumut, Senin (24/10/2016).
Dalam aksinya, mereka menolak program studi Dokter Layanan Primer (DLP). Mereka mengaku DLP karena bukanlah bentuk upaya kendali mutu SDM kedokteran, melainkan lebih pada upaya kendali biaya.
“Dokter kita sudah dapat melakukan 144 diagnosis. Kenapa mereka yang di Puskesmas tidak bisa menangani penyakit dan harus merujuk pasien, itu banyak faktornya, seperti masalah sarana dan prasarana, kesejahteraan dokter, manajemen transparansi keuangan, dan penghargaan pada jasa dokter. Banyak hal yang perlu direformasi,” kata Sekretaris IDI Sumut, dr Khairani Sukatendel.
Ketua Perhimpunan Dokter Umum Sumut, Dedi Irawan Nasution menilai, program studi DLP paling banyak mengorbankan dokter umum. Pemerintah telah membuat kasta di bidang kedokteran. “Dokter umum ditempatkan pada bagian paling rendah,” jelasnya.
Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar aspirasi para dokter, maka kami akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Kita mungkin akan usulkan mogok pelayanan kesehatan, kecuali yang ada di instalasi gawat darurat dan ICU,” ungkapnya.
Massa diterima oleh perwakilan Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Noval Mahyar dan Plt Kadis Kesehatan Sumut Agustama. Mereka menerima aspirasi para dokter dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat.
“Kami juga minta masukan dari para dokter jika nanti dipanggil rapat ke Jakarta,” pungkasnya.(mtd/sdm)
