Dedi Mulyadi bersama Airlangga Hartarto.(KOMPAS.com/Putra Prima Perdana)
Dedi Mulyadi bersama Airlangga Hartarto.(KOMPAS.com/Putra Prima Perdana)

medanToday.com, JAKARTA – Gerbong pendukung Ridwan Kamil menghadapi Pilkada Jawa Barat 2018 berkurang. Partai Golkar memutuskan keluar dari koalisi yang membuat Ridwan kini di ujung tanduk.

Golkar kesal Wali Kota Bandung itu tak kunjung memilih kadernya, Daniel Muttaqien, sebagai calon wakil gubernur pendamping.

Menurut Golkar, pria yang akrab disapa Emil itu tidak konsisten dengan kesepakatan awal memilih Daniel.

Belakangan, Emil memilih jalur konvensi untuk memutuskan siapa calon wakil gubernur.

Surat keputusan dukungan terhadap Ridwan Kamil kemudian dicabut DPP Golkar. Kini, Golkar kembali membahas siapa cagub yang akan diusung.

Nama Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi kembali diperhitungkan.

Kini, Ridwan Kamil dihadapkan dengan realitas politik. Dirinya bukan kader parpol, sementara partai-partai pendukung mendesak kadernya dipilih menjadi calon wakil gubernur.

Berikut dinamika politik terkait pencalonan Ridwan dalam Pilkada Jabar.

19 Maret 2017 – Partai Nasdem mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jabar. Deklarasi dilakukan di Lapangan Tegalega, Bandung.

Saat itu, nasib Ridwan belum jelas. Pasalnya, kursi yang dimiliki Nasdem di DPRD Provinsi Jabar belum cukup untuk mendaftarkan Ridwan maju Pilkada Jabar.

Syarat mengusung pasangan calon di Pilkada Jabar adalah 20 persen jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol.

Sementara Nasdem hanya memiliki lima kursi di DPRD Jabar.

2 Oktober 2017 – DPP Golkar memutuskan mengusung Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilkada Jabar.

DPP menugaskan Dedi untuk mencari partai politik untuk koalisi sekaligus mencari pasangannya.

Namun, saat itu DPP Golkar tidak mengeluarkan surat keputusan. Alasannya, Golkar ingin melihat survei terlebih dulu.

24 Oktober 2017 – Golkar berubah sikap meninggalkan Dedi Mulyadi. DPP mengeluarkan surat keputusan mendukung Ridwan Kamil.

Keputusan tersebut mendapat reaksi dari internal Golkar, khususnya pendukung Dedi Mulyadi.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, DPP Golkar memutuskan Ridwan sebagai calon gubernur dengan wakil Daniel Mutaqien.

Tambahan dukungan dari Golkar cukup untuk mendaftarkan Ridwan sebagai cagub. Di DPRD Jabar, Fraksi Golkar memiliki 17 kursi. Dengan demikian, jika ditambah Nasdem, total 22 kursi.

24 Oktober 2017 – PPP mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil. Deklarasi dilakukan di Kantor Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Pemilu DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan.

Di DPRD Jabar, PPP memiliki sembilan kursi. Dengan demikian, suara Nasdem, Golkar, dan PPP mencapai 31 kursi.

9 September 2017 – PKB mengeluarkan surat keputusan mendukung Ridwan Kamil.

PKB memiliki tujuh kursi di DPRD Jabar. Jika ditambah PKB, total dukungan Ridwan Kamil mencapai 38 kursi.

SK tersebut belum membahas nama bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil.

4 November 2017 – Idrus Marham menyambangi rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung.

Idrus datang didampingi bakal calon wali kota Bandung Nurul Arifin dan Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1 Ratu Dian Hatifah.

Saat itu, Idrus memperlihatkan surat keputusan resmi dukungan Golkar untuk pencalonan Ridwan.

9 November 2017 – Partai Golkar menyerahkan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju sebagai cagub Jabar.

Surat tersebut diberikan secara simbolis di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat.

Novanto menyerahkan langsung surat tersebut kepada Emil didampingi Idrus beserta jajaran pengurus Golkar lainnya.

Dalam penyerahan surat rekomendasi tersebut, hadir pula Daniel yang direkomendasikan sebagai cawagub. Ia ikut menerima secara simbolis surat tersebut.

17 Desember 2017 – DPP Golkar mencabut surat dukungan terhadap Ridwan.

Alasannya, Ridwan tidak menindaklanjuti rekomendasi Golkar untuk menggandeng Daniel sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada 25 November 2017.

Perubahan sikap Golkar tersebut dilakukan setelah terjadi perubahan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin itu.

Setya Novanto dilengserkan. Airlangga Hartarto kemudian menjabat Ketua Umum Golkar.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mendorong pergantian ketua umum setelah Novanto ditahan KPK. Dedi kemudian mendukung Airlangga menjabat Ketum.

Baik Airlangga maupun Dedi membantah ada politik balas budi di antara keduanya.

Bagaimana nasib Ridwan Kamil?

Setelah diceraikan Golkar, dukungan yang dimiliki Ridwan Kamil tinggal 21 kursi di DPRD Jabar. Dukungan tersebut masih cukup untuk mendaftar ke KPU.

Namun, Ridwan kini berhadapan dengan peliknya memilih cawagub pendampingnya. Pasalnya, Nasdem, PPP, dan PKB ingin agar kadernya yang menjadi cawagub.

PKB mengajukan Maman Imanulhaq, Nasdem mengajukan Saan Mustopa, dan PPP mengajukan Ruzhanul Ulum.

PKB belakangan mengancam menarik dukungan untuk Ridwan Kamil jika tidak memilih Maman Imanulhaq sebagai cawagub.

Hal itu berdasarkan telaah tim pansel atas para calon pendamping Ridwan Kamil. Maman Imanulhaq berada di posisi puncak.

Jika PKB mengikuti jejak Golkar, nasib Ridwan Kamil kandas. Dukungan Nasdem dan PPP tidak cukup untuk maju Pilkada Jabar.

Begitu pula dengan PPP. Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan, evaluasi dukungan terus dilakukan oleh partai terhadap calon yang didukungnya. Termasuk di Pilkada Jawa Barat.

Menurut Arsul, sejak awal ada kesepahaman antara PPP dan Emil bahwa posisi calon wakil gubernur ditempati oleh kader PPP.

Namun, alih-alih menetapkannya, Emil justru datang dengan ide konvensi dan ide lainnya yang tak pernah dibicarakan sebelumnya sebagai paket kesepakatan.

Menurut dia, ada penurunan dukungan dari akar rumput PPP dikarenakan sikap Emil yang terkesan berputar-putar.

Siapa cawagub?

Ridwan hingga kini masih berusaha mencari jalan tengah untuk memutuskan siapa cawagub pendampingnya.

Ia berinisiatif meminta pendapat para tokoh Jawa Barat agar keputusan memilih calon bisa datang dari segala arah dan proporsional.

“Saya sudah sampaikan ke media, itulah problemnya. Semua partai ingin wakilnya, kan, maka dicari cara yang baik. Apakah berhasil atau tidak ya kita lihat dalam kedewasaan politiknya. Jadi saya masih sosialisasi,” ucap Ridwan.

Dampak dari dinamika politik terkini, Ridwan harus menunda pengumuman calon wakilnya yang sedianya diumumkan pada Rabu (20/12/2017).

“Mungkin besok agak tertunda sedikit karena masih butuh waktu mensosialisasikan hasil dari opini tokoh Jabar. Kemungkinan bergeser sedikit saja, saya butuh waktu,” ucapnya.

Ridwan menuturkan, sebelum mengumumkan kepada publik, ia harus menemui satu per satu para partai pendukung untuk kembali menyamakan misi dan persepsi.

“Diundur sehari dua hari lah. Tapi yang pasti tidak besok kelihatannya. Bukan masih alot, daftar check list yang harus dihubunginya masih panjang gitu. Kan, pas ditelepon gak ada. Jadi masih ada daftar check list yang harus dikontak,” ujarnya.

(mtd/min) 

Komentar Anda