Gubernur Sumut Minta BKOW Bantu Program Pengentasan Kemiskinan

Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi pada pembukaan Musyawarah Paripurna VI BKOW Sumut di Hotel Madani, Jumat (14/10). MTD/RumgabnurSU

MEDAN,MEDAN-TODAY.com – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, M.Si mengharapkan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara mampu mensinergikan seluruh program kegiatan organisasi wanita yang ada di Sumatera Utara. Dengan demikian keberadaan organisasi wanita mampu memmberikan kontribusi dan bersinergi dengan program pembangunan Sumatera Utara, khususnya dalam mengatasi kemiskinan.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Paripurna VI BKOW Sumut di Hotel Madani, Jumat (14/10). Hadir dalam kesempatan itu Ketua TP PKK Hj Evi Diana Erry Nuradi, 68 pimpinan organisasi wanita di Sumut, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten/kota, Assisten OK Zulkarnain, Kepala Biro PP Hj Nurlela dan Ketua BKOW Kemalawati AE.

Dikatakan Gubsu, kemiskinan merupakan salah satu pemicu munculnya persoalan sosial, seperti tingginya angka kematian ibu saat melahirkan, Balita gizi buruk dan rendahnya tingkat pendidikan wanita. Untuk itu, ujar Gubernur, BKOW sebagai mitra kerja pemerintah, ke depannya harus mampu meningkatkan peranannya, terutama dalam memutus mata rantai kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Sumut penduduk miskin Sumatera Utara per Maret 2016 berjumlah 1.455,9 ribu jiwa atau 10,35%. Jumlah tersebut menurutnya cukup tinggi dan memerlukan kerjasama dalam penanggulangannnya. “Keterlinbatan aktif semua pihak sangat diharapkan, termasuk BKOW Sumut mengingat organisasi ini telah teruji keandalan an peranannya dalam sejarah pembangunan bangsa hingga saat ini,” kata Gubernur.

Melalui Musyawarah Paripurna VI BKOW Sumut, Gubernur mengharapkan dapat menjadi momentum penguatan organsasi alam rangka peningkatan peran dan kontribusi BKOW Sumut dalam upaya akselerasi pembangunan Sumut. “Mari kita jadikan program pembangunan sebagai prioritas utama, sehingga program lainnya juga menjadi lebih baik dan terarah,” katanya.

Untuk itu, menurut Gubernur pemerintah dan organisasi masyarakat seperti BKOW perlu memperkuat sinergitas, koordinasi dan kerjasama agar program BKOW bisa terintegrasi dengan program Pemprov Sumut, khususnya yang terkait perempuan, ibu dan anak.

Ketua BKOW Sumut Kemalawati AE, SH mengatakan Musyawarah Paripurna merupakan forum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi wanita Provinsi Sumut diadakan lima tahun sekali. Musyawarah PAripurna bertugas mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2011-2016, menetapkan program kerja organisasi, menetapkan rekomendasi dan memilih ketua umum masa bakti 2016-2021.

BKOW menghimpun 89 organisasi perempuan aktif di Sumatera Utara. Dalam Musyawarah PAripurna hadir 68 organisasi perempuan dan Gabungan Organisasi Wanita kabupaten/kota se Sumut sebagai peninjau.(mtd/ril)