medanToday.com, Jakarta - Polri melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026).
Kegiatan dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan (Ketapang) nasional melalui ekosistem pertanian jagung untuk pakan ternak.
Selain itu, sebagai langkah strategis untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu sampai hilir, dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di wilayah Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. Dan ikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Brigjen Langgeng Purnomo mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi hasil kinerja pada tahun 2025, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak.
"Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi di tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Di sisi hulu, lanjutnya, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Tidak hanya modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberi perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga.
Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Salah satu solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.
Pelaksanaan pengadaan jagung oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.
"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Seperti di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak kepada petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per Kilogram sesuai standar HPP Bulog,” katanya.
Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa semangat program ini juga bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur. Membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan menyejahterakan petani jagung Indonesia.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko mewakili Himbara menyampaikan BRI sendiri pada 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp180 Triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung. (REL)
