medanToday.com, JAKARTA – Untuk kesetaraan antara taksi online dengan taksi konvensional yang lebih dahulu dikenai pajak, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan taksi online akan dikenakan pajak.
Kendati demikian, Budi mengungkapkan, pembahasan mengenai pajak taksi berbasiskan aplikasi ini masih digodok bersama dengan Kementerian Keuangan.
“Gimana online harus berkontribusi di pajak, sampai sekarang ini kami lagi bicara dengan Kementerian Keuangan untuk membuat format yang tepat,” ujar dia di Kantor Kemenhub, Jakarta, Minggu (28/1/2018).
Dia menjelaskan pembahasan mengenai pajak taksi online yang masih bergulir ini untuk memastikan kesetaraan pajak antara taksi online dan konvensional tanpa menghambat pola bisnis transportasi baru ini.
Oleh karena itu dia meminta untuk pihak pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis transportasi online ini mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ketika pajak taksi online ditetapkan.
“Saya imbau kepada pengusaha itu untuk cinta Indonesia. Niatnya itu berusaha dengan baik tapi memikirkan bagaimana kewajiban pajak pada pengusaha itu juga dijalankan, karena pengusaha wajib membayar pajak, kalo tidak ada pajak bagaiamana jalan-jalan ini dibangun,” pintanya.
Selain dengan Kemenkeu, dalam regulasi taksi online, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkoninfo).(mtd/min)
====================
![Wajib pajak sedang melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Jakarta Timur, Selasa (25/04). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahun pajak 2016 hingga Jumat (21/4) sebanyak 10,58 juta WP. "Realisasi pelaporan SPT itu naik 4,56% dibanding periode sama di tahun lalu," tandas Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal. Dari total SPT yang masuk hingga 21 April 2017, sebanyak 9,3 juta berasal dari WP orang perorangan karyawan. Angka itu naik 2,19% dari pelaporan di tahun 2016, sebanyak 9,1 juta WP. Sedang SPT dari WP perorangan non karyawan mencapai 926.000, naik 31,34% dibanding 21 April 2016. Sisanya, sebanyak 305.000 dari WP badan, naik 27% dari 21 April 2016. KONTAN/Fransiskus Simbolon/25/04/2017](https://medantoday.com/wp-content/uploads/2017/10/1240687364p-1-100x70.jpg "BPK: Ada 13 Masalah Pemeriksaan Oleh Ditjen Pajak")
