medanToday.com,KARO — Trek sepeda gunung di kawasan Tahura Bukit Barisan, Berastagi, dibangun dengan uang negara, dipakai ajang nasional, tapi kini komunitas justru dihalang masuk ke wilayah mereka sendiri.
Boy Suranta dan Aman Siregar, dua penggerak komunitas sepeda gunung Karo dan Sumatera Utara, geram. Mereka sudah berkali-kali mendatangi pengelola UPT Tahura dan pihak pengelola Hub Dam Tower Telkom di Deleng Singkut, Aleksander Dacosta.Yakni, mempertanyakan kenapa lintasan downhill yang sudah mereka rawat sejak 2011 kini ditutup begitu saja.
Masalahnya terletak di satu gerbang besi. Pengelola tak lagi memberikan akses kunci kepada komunitas untuk menuju titik start lintasan. Padahal titik start tersebut tidak masuk area tower Telkom, yang kerap dijadikan alasan pembatasan.
“Kami tidak masuk ke wilayah mereka. Tapi kenapa mereka yang menentukan boleh atau tidaknya kami latihan?” ujar Aman dengan nada tinggi.
Trek itu bukan sembarang jalur. Ia dibangun oleh Kementerian PUPR, dirancang khusus untuk olahraga ekstrem downhill, dan sempat jadi lintasan resmi Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun lalu. Negara membangun, komunitas merawat, tapi kini akses justru ditutup rapat.
“Kami bukan pendatang gelap. Kami komunitas resmi, sudah bersepeda di sini sejak 2011,” kata Boy dengan tegas.
Para pesepeda menyodorkan dokumen yang menunjukkan kesepakatan penggunaan trek antara komunitas, Tahura, dan Kementerian PUPR. Namun dokumen itu seolah tak lagi berarti. Pengelola Tahura dan pihak tower tetap bergeming.
"Berkali-kali kami (komunitas sepeda) tawarkan solusi dengan cara mediasi. Tapi sepertinya pihak Tahura tidak berani membuat kebijakan yang tegas mengenai permasalahan ini, sehingga membuat banyak prasangka kepala UPT Tahura mungkin sudah menerima setoran gelap terkait banyaknya tower radio tanpa ijin diatas," ungkap Boy.
Bagi komunitas, larangan ini bukan sekadar soal kunci gerbang. Ini soal hak publik atas fasilitas negara. Trek yang dibangun untuk olahraga kini seperti disandera oleh segelintir pihak dengan alasan yang tak jelas.
“Kalau negara membangun untuk rakyat, kenapa rakyat dilarang menikmati?” tanya Aman.
