Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus. (Int)

medanToday.com,MEDAN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus berang akan sikap Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Ia menyebut Akhyar sudah tak lagi menghormati DPRD Medan.

Pasalnya, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid -19 (GTPP) Kota Medan itu tak juga menghadiri panggilan Pansus. Diketahui, panggilan ini merupakan yang kedua yang dilayangkan pada Akhyar Nasution.

“Pekan depan kita panggil lagi yang ketiga, kalau tak datang juga, kita gunakan hak interplasi sebagai anggota DPRD Medan. Ini melecehkan lembaga DPRD,” kata Robi,

Dikatakan Robi, Pansus Covid-19 sangat perlu mendengar penjelasn Akhyar dalam menangani pandemi ini. Selain itu, penjelasan Akhyar mengenai persiapan GTPP dalam menyongsong era New Normal juga perlu didengar Pansus.

“Kita belum dengar ekspos dari beliau (Akhyar). Apalagi kita memasuki new normal, sementara pasien covid-19 menigkat, kurvanya terus naik,” ujarnya.

“Mau New Normal, infrastrukturnya belum jelas, Perwal 11/2020 pelaksanaannya nggak jelas, sosialisasi kendor. Masker yang dibagikan sejuta itu, jangankan virus, semut aja masuk, apa ini sekarang? Ada apa ini?” sambungnya.

Dengan menolak 2 kali panggilan Pansus, Robi mengakui jika dirinya menduga memang ada yang tidak beres dalam penanganan covid-19 di Medan.

“Apakah dia tak berani pertanggungjawabkan kinerjanya selama ini. Bisa saja dugaan yang muncul selama ini seperti itu. Banyak kecurigaan yang muncul jadinya,” ungkapnya.

“Kenapa sih nggak hadir, sampaikan semuanya, katanya mau new normal, sementara kita zona merah, apa yang mau dikerjakan GTPP Medan ini kita nggak pahamlah,” lanjutnya.

Apalagi, Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini juga menyebut jika GTPP Covid-19 Medan menggunakan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar.

“Dananya ini besar, anggaran covid itu pakai duit rakyat itu mubazir jadinya, kemana alirannya, itu juga yang mau kita tanyakan, ini uang rakyat loh, ini kita lakukan untuk menjalankan tupoksi kita dalam pengawasan,” sebutnya.

“DPRD ini tidak masuk di GTPP, di luar, jadi harus kita awasi. Ada anggaran, ada uang rakyat yang digunakan, agar masyarakat tak menyalahkan kita,” imbuhnya.

Kepada Akhyar, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, jika Pansus Covid-19 ini dibentuk tidak untuk menyalahkannya.

“Kita bentuk Pansus tujuannya untuk diskusi, bukan menyalahkan, kok jadi nggak mau hadir, jangan aroganlah, sama-sama kita atasi ini. Ini sama aja Akhyar melecehkan DPRD Medan,” tegasnya.

========================

Komentar Anda