medanToday.com,JAKARTA – Petinggi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan kepengurusan kubu Moeldoko yang dihasilkan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang tak bisa mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurut Andi, kubu KLB Deli Serdang tidak bisa mengunggah berkas kepengurusan saat melakukan pendaftaran lantaran tidak mendapat password. Sementara untuk memperoleh password ada syarat tertentu.
“Untuk mendapat akses dan password itu menurut peraturan itu harus ada surat dari mahkamah partai bahwa sedang tidak dalam perselisihan,” kata Andi seperti dilansir dari halaman CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Surat keterangan sedang tidak dalam perselisihan sendiri baru bisa diperoleh dari mahkamah partai. Sementara kubu KLB Deli Serdang, lanjutnya, tidak memiliki mahkamah partai.
Mahkamah partai bisa dibentuk setelah struktur kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disahkan Kemenkumham.
“Mereka enggak dapat itu (password). Jadi ditolak. Hanya diterima mendaftar saja tapi ditolak,” kata Andi.
Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki mahkamah partai karena AD/ART telah disahkan Kemenkumham pada 2020 lalu.
Moeldoko selaku ketua umum dan Jhoni Allen Marbun selaku sekjen hasil KLB, lanjut Andi, tidak bisa meminta surat dari mahkamah partai Demokrat yang dipimpin AHY. Alasannya, Moeldoko bukan kader Demokrat.
Selain itu, surat dari mahkamah partai pun tak bisa direkayasa. Sangat mudah diketahui jika ada pihak yang merekayasa.
“Pak Moeldoko tidak bisa bersurat ke mahakamah partai karena dia non kader, jadi susahkan, kalo mau kudeta susah,”ujar Andi.
“Surat mahkamah partai nggak bisa direkayasa. Nanti ketahuan kalau direkayasa,” imbuhnya.
Menurut Andi, kubu KLB Deli Serdang memiliki banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Di aspek administrasi, mereka tidak memiliki surat dari mahkamah partai. Secara materil, kubu KLB Deli Serdang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan KLB.
“Itu harusnya matang dipelajari dulu. Jadi enggak terburu-buru. Sebenarnya kalau mau cara baik-baik enggak kudeta, bisa daftar. Nanti kalo mau pilpres ya naikkan saja elektabilitas, nanti bersaing,” kata Andi.
Dia lalu menyayangkan manuver Moeldoko, Jhoni Allen Marbun serta Marzuki Alie dalam gerakan pengambilalihan AHY. Menurut Andi, mereka seolah tak paham keorganisasian, padahal pernah menjadi pejabat tinggi negara.
“Nama besar Pak Moeldoko hilang sekejap, Jhonni Allen Marbun di-PAW hilang kursi DPR-nya, Marzuki Alie mantan Ketua DPR, mantan sekjen, hilang seakan-akan enggak ngerti organisasi,” kata Andi.
===================