Pagi itu, udara di Kelurahan Kampung Baru, Medan Maimun, terasa aroma masih berbau lumpur. Di sudut gang sempit, seorang ibu bernama Rika (39) terlihat sedang menjemur kasur tipis yang basah kuyup semalaman. Di dekatnya, anak bungsunya yang berusia tujuh tahun memegang ember kecil, mencoba menimba sisa air yang menggenang di teras rumah.
“Sudah biasa, Bang,” katanya lirih. “Kalau hujan deras, kami sudah siap-siap pindahkan barang ke atas meja. Banjir di sini bukan kejadian langka lagi, tapi sudah menjadi tamu tetap setiap tahun.”
Ungkapan Rika ini menggambarkan kenyataan getir yang dialami ribuan warga Kota Medan hari-hari ini.
Sejak hujan deras mengguyur Sabtu sore hingga dini hari, 12 Oktober 2025, air kembali menenggelamkan sebagian besar kota. Dari Medan Johor hingga Medan Labuhan, sungai-sungai seperti Deli, Babura, dan Sunggal meluap. Ribuan rumah terendam, ratusan orang mengungsi, dan kehidupan sehari-hari terhenti.
Namun bagi banyak warga, banjir bukan lagi berita. Ia hanyalah ulangan dari kisah lama. Kisah tentang janji politik, proyek, hingga harapan yang tak pernah benar-benar datang.
Bagi warga seperti Rika, banjir bukan hanya tentang air yang masuk ke rumah. Ia adalah luka sosial yang terus terbuka.
Ketika air naik, mereka kehilangan kenyamanan tidur, kehilangan pekerjaan harian, bahkan kehilangan rasa aman. Anak-anak tak bisa ke sekolah, pedagang kecil kehilangan dagangan, dan setiap tetes air hujan terasa seperti ancaman baru.
Di lokasi berbeda, di Kelurahan Sei Mati, seorang kakek bernama Sutrisno (68) duduk di kursi plastik sambil menatap halaman rumahnya yang berlumpur.
“Dulu waktu muda, saya sering ikut gotong royong bersihkan parit. Sekarang, paritnya sudah jadi jalan beton. Air tidak tahu lagi mau ke mana.” ujarnya.
Kisah-kisah seperti ini menggema disejumlah sudut kota. Dari Medan Polonia yang dulunya rindang, hingga Medan Labuhan yang kini saban tahun berubah jadi danau buatan.
Ironisnya, disaat rakyat berjuang mengeringkan lantai rumah, pemerintah justru sibuk dengan retorika “normalisasi” dan “proyek drainase” yang tak jelas hasilnya. Tiap musim hujan, pejabat datang meninjau lokasi banjir, berfoto dengan sepatu bot, lalu pergi meninggalkan warga dalam genangan.
Kota Para Ketua, Seakan Kehilangan Akal Sehat
Kota Medan, kerap disebut “Kota Para Ketua.” Dari ketua organisasi, ketua ormas, ketua partai, hingga ketua komunitas. Semua berlomba menunjukkan pengaruhnya. Tapi ironinya, di kota dengan begitu banyak ketua, tak satu pun yang benar-benar mampu "memimpin air".
Banjir Medan bukan semata soal cuaca ekstrem. Ia adalah buah dari kesalahan tata ruang, keserakahan pembangunan, dan lemahnya visi ekologis.
Dalam dua dekade terakhir, kota ini tumbuh cepat, tapi tanpa arah. Kawasan resapan air di pinggiran seperti Tuntungan dan Johor dijadikan kompleks perumahan. Bantaran Sungai Deli disulap jadi tempat usaha, dan sistem drainase peninggalan Belanda kini tertimbun sampah serta sedimentasi.
Para ahli tata kota sudah lama memperingatkan. Medan sedang duduk di atas bom air. Tapi suara mereka tenggelam diantara gegap gempita proyek infrastruktur dan kepentingan bisnis yang menutup mata terhadap realitas banjir.
Hasilnya kini nyata, kota ini kehilangan logika ruangnya. Jalan yang semestinya jadi jalur air ditinggikan dengan beton. Sungai yang seharusnya bernapas justru dicekik dengan dinding bangunan.
Politik Air dan Janji yang Mengering
Setiap kali banjir datang, janji pemerintah pun datang bersamanya. Normalisasi sungai, pengerukan parit, hingga pompa air baru. Kata-kata itu berulang di setiap konferensi pers. Tapi jarang sekali ada tindak lanjut yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Menurut data DPRD Sumut tahun 2025, program pengendalian banjir Pemko Medan masih jauh dari optimal. Anggaran besar habis untuk proyek drainase di pusat kota, sementara daerah hulu dan bantaran sungai yang kritis nyaris tak tersentuh.
Pemerintah lebih sering bersikap reaktif ketimbang preventif. Mereka hadir ketika air sudah naik, bukan ketika masyarakat masih punya waktu untuk dicegah dari derita.
Setiap musim hujan, pola yang sama berulang. Banjir, evakuasi, beri bantuan, usai itu lupa.Padahal, warga butuh sistem, bukan belas kasihan. Mereka butuh kepastian, bukan kunjungan pejabat di tengah air setinggi lutut.
Antara Lumpur dan Harapan
Di pengungsian sementara di Medan Labuhan, suara anak-anak bercampur dengan aroma nasi bungkus dan lumpur yang belum kering.
“Katanya mau dibuatkan tanggul,” ujar seorang ibu muda. “Tapi entah kapan. Kami cuma ingin tidur tanpa takut air datang malam-malam.”
Kalimat itu sederhana, tapi di sanalah letak makna paling dalam dari bencana ini. Banjir bukan hanya soal teknis air yang meluap, tapi soal hak dasar manusia untuk hidup dengan aman dan bermartabat.
Selama pemerintah masih memandang banjir sebagai urusan musiman, penderitaan ini akan terus berulang. Air mungkin surut, tapi trauma warga tak pernah benar-benar kering.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah audit tata ruang dan sistem drainase secara menyeluruh.
Kedua, normalisasi sungai dari hulu ke hilir dan penegakan hukum bagi pembangunan liar di bantaran. Ketiga, libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek.
Dan yang paling penting, transparansi anggaran. Publik berhak tahu ke mana setiap rupiah untuk “penanggulangan banjir” itu mengalir.
Warga Medan sudah terlalu lama menunggu air surut. Bukan dari sungai, tapi dari kebijakan yang tergenang. Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka setiap tetes hujan akan selalu menjadi peringatan keras.
Bahwa banjir di Medan bukan persoalan bencana alam, melainkan bencana kebijakan di Kota Para Ketua.
----------
Tentang Penulis
Eko Manurung adalah aktivis kemanusiaan dan pemerhati kebijakan publik yang berdomisili di Medan. Aktif menulis tentang isu sosial, lingkungan, dan tata kota di berbagai media lokal dan nasional.
