medanToday.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Polpum Kemendagri menggelar rapat koordinasi penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi Jawa Barat. Rakor IDI merupakan agenda tahunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
“Tujuan utama IDI adalah agar pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia yang kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dirjen Polpum Kemendagri Didi Sudiana dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Pokja Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah di Bandung pada Senin (8/10).
Pada tanggal 15 Agustus 2018 yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Skor IDI di tahun 2017. “Angka yang dicapai sebesar 72,11 poin dalam skala 0 sampai 100,” ujar Didi.
Menurut Didi, angka ini mengalami peningkatan 2,02 poin dibandingkan angka IDI tahun 2016 yang 70,09 poin. Sebutnya, capaian kinerja Demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori ‘sedang’. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kondisi Demokrasi di Indonesia sudah mulai merata di setiap Provinsi.
Direktur Politik Dalam Negeri La Ode menambahkan hasil capaian IDI Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 68,78 poin dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 66,82 poin (naik sebesar 1,96 poin) meskipun masih tetap berada pada level ‘sedang’ (60-80).
“Terdapat beberapa indikator yang masih memiliki skor ‘buruk’, sehingga diperlukan perhatian untuk membuat rencana aksi kegiatan di tahun berikutnya guna peningkatan skor pada indikator tersebut,” kata La Ode.
Data tersebut harus menjadi perhatian bersama. La Ode menjelaskan bahwa perlu adanya dorongan yang kuat dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan capaian IDI sehingga proses konsolidasi demokrasi tetap dapat berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki bersama.
Kegiatan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan kerja bersama Kemenkopolhukam dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS dengan melibatkan Dewan Ahli. (mtd/min)
====================
