medanToday.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai relevan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor) yang akan dibentuk Polri.
Menurut Fahri, itu berbanding lurus dengan jumlah kantor dan personel yang dikelola Polri di seluruh Indonesia.
Fahri malah menilai anggaran KPK tak relevan. Sebab, kata Fahri, anggaran yang mencapai Rp 734,2 miliar tersebut hanya untuk menggaji 1.000 pegawai.
“Kalau KPK membiayai 1.000 pegawai, kalau Polri 400.000 lebih pegawainya, 400.000 dengan 1.000 itu jauh banget bedanya,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Selain itu, lanjut Fahri, KPK hanya memiliki satu kantor, sedangkan Polri memiliki 6.000 kantor lebih yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tingkat kecamatan.
Sehingga, Fahri menilai wajar bila Polri mendapat tambahan dana sebesar Rp 2,6 triliun untuk Densus Tipikor.
“Ya kan, jadi wajar sekali karena 400.000 pegawai ini dan itu akan menjadi konsep dari Densus sampai tingkat kecamatan, barulah pemberantasan korupsi bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Fahri.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan, total anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai sekitar Rp 2,6 triliun. Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017).
“Mohon dukungan pada saat nanti rapat dengan pemerintah untuk pemenuhan anggaran sarana prasarana,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Tito merinci, anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.
“Termasuk pembentukan sistem dan kantor, pengadaan alat-alat untuk lidik, surveillance, penyidikan dan lain-lain. Total semuanya menjadi lebih kurang Rp 2,6 triliun,” tuturnya.
(mtd/min)
