medanToday.com,MEDAN – Pemko Medan diketahui gagal menyerap APBD 2019 hingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp 506,651 miliar. Ini terungkap dalam rapat paripurna dewan di Gedung DPRD Medan, Senin (22/6/2020).
Dalam rapat beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Walikota Medan mendapar rapor merah dari Fraksi HPP (Hanura, PSI, PPP). Juru bicara Fraksi HPP, Hendra DS menilai Plt Walikota Medan Akhyar Nasution sebagai sosok yang mesti bertanggung jawab atas kondisi ini.
“Sosok Plt walikota jelas tak mampu arahkan anak buahnya untuk menyerap anggaran,” kata Hendra DS yang dihubungi wartawan, Rabu (24/6/2020).
Hal ini juga membuktikan ketidakmampuan dan buruknya pengelolaan anggaran Pemko Medan, sekaligus menunjukkan performa kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak maksimal. Tak pelak, ini pun menjadi kritikan keras dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, Siska Elisaber Barimbing bahkan sudah berulang kali menyampaikan langsung kepada Plt Walikota Medan Akhyar Nasution untuk lebih terbuka terkait anggaran.
Kata Siska, Badan Pengawas Keuangan (BPK) pun juga berulang kali mengingatkan Pemko Medan agar piawai menyerap anggaran. “Kita sudah bolak-balik ingatkan agar Pemko Medan lebih terbuka. Memang sejak beberapa tahun belakangan ini Pemko Medan selalu gagal menyerap anggaran, sesuai yang ditetapkan di APBD,” kata Siska.
Terkait kondisi Pendemi Global Covid-19, lanjut dia, Pemko Medan punya dana sekitar Rp500 Miliar. Namun, Siska katakan dana itu tidak terbuka pengalokasiannya.
“Kami buat seminar online, dan saya tanyakan langsung kepada Pak Akhyar anggarannya ke mana saja, dia bilang yang jelas akan dibelanjakan. Kita minta data dia tidak bisa berikan. Kan seharusnya tidak begitu. Kita minta transparan rincian pengeluarannya,” lanjut Siska.
Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Rp500 miliar itu dipandang amat penting mengingat sumbernya dari refocussing anggaran berbagai dinas. Artinya ada anggaran yang dikorbankan dari dinas, yang sebelumnya difokuskan untuk menyentuh langsung pembangunan dan perawatan insfrastruktur di Kota Medan.
“Jadi kita jangan heran bila merasakan langsung dampaknya dengan tidak diaspalnya jalan berlubang, lampu jalan mati dibiarkan dan lainnya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap Siska.
Di sisi lain, Pengamat politik dan pemerintahan dari UIN Sumut, Faisal Riza, mengatakan seharusnya Plt Walikota menjadi sosok kreatif dalam kondisi saat ini. Manajemen yang kuat pun harus ditunjukkan Akhyar Nasution.
“Ya ini problem menejerial. Dalam situasi krisis pandemik kepala daerah gagap mengelola pemerintahan, termasuk soal anggaran,” kata Faisal Riza.
Kondisi pandemi yang memang menjadi persoalan dunia, menurutnya sudah tentu memengaruhi kinerja Pemko Medan. Justru karena itulah dibutuhkan sosok pemimpin yang kreatif.
“Di sisi lain memang, PAD berkurang sebab orang tidak sanggup bayar pajak. Dalam konteks ini kepala daerah harus kreatif mengelola serba ketidakcukupan ini,” pungkasnya.
===================
