medanToday.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengkhawatirkan keberlangsungan partainya setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya.
Novanto beberapa hari lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bukan saja prihatin, sedih tapi juga sangat khawatir,” kata Akbar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Akbar menambahkan, situasi Golkar saat ini menunjukkan tren penurunan perolehan suara. Berdasarkan hasil survei, suara Golkar terus menurun.
Menurutnya, suara Golkar sempat menyentuh 7 persen dan terus menurun.
Tren penurunan inilah yang membuat Akbar khawatir. Sebab,
Adapun ambang batas parlemen pada undang-undang pemilu adalah 4 persen.
“Kalau di bawah 4 persen boleh dikatakan, ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di Partai Golkar ini,” tuturnya.
Padahal, kata dia, Golkar selama ini selalu memiliki wakil di DPR dan suara Golkar dianggap cukup tinggi, terlebih pada era orde baru.
Saat itu. menurutnya, suara Golkar tak pernah di bawah 60 persen.
Terkait situasi tersebut, Akbar menilai perlu ada kesiapan seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Golkar untuk siap melakukan perbaikan dan perubahan partai dari berbagai aspek.
Tak terkecuali perubahan kepemimpinan tertinggi partai.
“Karena pemimpin ini juga yang akan menentukan daripada keberhasilan partai dan pemimpin itu pun juga akan bisa memengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai,” ujar mantan Ketua DPR RI itu.
Pada kasus korupsi proyek e-KTP, Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun penetapan tersangkanya yang pertama gugur karena Novanto memenangkan gugatan praperadilan.
Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dan diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya menegaskan tidak ada perubahan pucuk pimpinan meski saat ini Setya Novanto kembali menjadi tersangka.
“Tata kerja Partai Golkar sudah jelas dan tata kerja itu merupakan uraian secara rinci daripada AD/ART daripada peraturan organisasi. Jadi tidak apa-apa. Berjalan saja sesuai tata kerja yang ada,” kata Idrus, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).
Menurut Idrus, Golkar akan mengambil hikmah dari kasus yang menjerat Novanto tersebut.
“Insya Allah kami hadapi masalah ini dengan penuh keyakinan Golkar tidak hanya eksis tetapi juga akan survive menghadapi peristiwa politik yang ada,” lanjut dia.
(mtd/min)
