medanToday.com, JAKARTA – Partai Golkar meyakini pihak Istana tak akan ikut campur dalam penunjukan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Situasi tersebut menyusul status Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya yakin istana tidak akan ikut campur terhadap urusan Partai Golkar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Meski begitu, Ace menilai wajar jika Presiden Joko Widodo memiliki perhatian serius terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Misalnya, saat kehadiran Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Istana, Senin (21/11/2017) kemarin.
Menurutnya, wajar jika Airlangga ditanya oleh presiden soal perkembangan Partai Golkar. Sebab, Golkar merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah.
Sedangkan jika Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut terlibat, Ace menilai hal tersebut wajar karena keduanya merupakan politisi senior Partai Golkar.
“Jadi tidak harus dimaknai sebagai bentuk ikut campur terhadap Partai Golkar. Karena mereka peduli dengan Partai Golkar,” tuturnya.
Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memprediksi, pertarungan politik akan terjadi dalam proses pergantian Ketua DPR RI. Menurut dia, bukan tidak mungkin pertarungan secara politik itu melibatkan beberapa elit politik, termasuk eksekutif.
“Akan terjadi pertarungan politik antarkubu. Orang pasti bicara bagaimana sikap Jokowi, sikap LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan sikap JK (Jusuf Kalla),” ujar Yunarto dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Menurut Yunarto, beberapa nama kader Golkar yang sudah muncul ke publik yakni, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
Menurut Yunarto, bisa jadi orang-orang pilihan Jokowi adalah kuda hitam yang bisa memenangkan pertarungan kursi ketua DPR.
Sementara itu, Luhut mengungkapkan komitmennya untuk tidak terlalu ikut campur pada urusan internal Partai Golkar. Menurut Luhut, ikut campur urusan rumah tangga Golkar justru akan membuat kegaduhan publik.
“Biarlah Golkar berproses sendiri. Jangan kita terlalu banyak campuri. Malah jadi bikin suasana enggak enak. Mereka kan sudah matang, biar mana yang terbaik buat Golkar saja,” ujar Luhut.
(mtd/min)
