medanToday.com,SIMALUNGUN – Rencana kerja pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara pada tahun 2018 akan dititikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi meminta sembilan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota di kawasan dataran tinggi mendukung program prioritas nasional Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Sembilan pemerintah kabupaten/kota itu Pematang Siantar, Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Karo dan Toba Samosir. Hal itu ditekankan Gubsu Erry saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumut tahun 2017 di Hotel Grand Inna Parapat, Rabu (22/03).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan di daerah tersebut Gubsu Tengku Erry menekankan agar kawasan dataran tinggi memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi mendukung KSN Danau Toba.
Dia merinci pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan Pemkab/Pemko diantaranya pembangunan jalan tol Tebingtinggi-PematangSiantar-Parapat-Tarutung-Sibolga. Dikatakan Gubsu daerah perlu mendukung terutama dalam proses pembebasan lahan yang akan dilaksanakan persiapannya untuk pada seksi 1 Tebingtinggi-Pematang Siantar.
Selain itu, dukungan juga dibutuhkan dalam proyek pemantapan jalan lingkar Pulau Samosir, meningkatkan akses jalan lingkar luar Danau Toba dan jalan-jalan akses antar kabupaten. Dukungan lain adalah untuk menjadikan Bandara Sibisa dan Silangit sebagai simpul transportasi udara dan dapat menjadi simpul utama kawasan serta pembangunan pelabuhan penyeberangan berstandar internasional.
Infrastruktur dasar lainnya yang perlu dibangun di KSN Danau Toba adalah air bersih, sanitasi (pengolahan air limbah dan persampahan), listrik, telekomunikasi dan lainnya. Penyedian infrastruktur dasar tersebut diprioritaskan di pusat-pusat kegiatan utama di Sidikalang, Pangururan, Doloksanggul, Tarutung, Balige, Parapat dan Merek.
Pemerintah juga membutuhkan dukungan Pemkab/Pemko di kawasan dataran tinggi untuk penyiapan daya tarik wisata dengan segala fasilits pendukungnya. Termasuk mempersiapkan SDM pelaku bisnis pariwisata. “Semua kegiatan tersebut agar dilakukan dalam kerangka menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di KSN Danau Toba dan umumnya di kawasan dataran tinnggi,” ujar Gubsu.
Selain itu, Gubsu juga meminta dukungan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Seimangkei di Kabupaten Simalungun. “Terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya,” harap Gubsu.
Gubsu Erry menambahkan, sebagai wilayah strategis yang diprioritaskan secara nasional, kabupaten/kota di dataran tinggi agar memaksimalkan momentum untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Sumut Irman menjelaskan Pra Musrenbang 2017 merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.
“Saat ini momentum perubahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan dimulainya implementasi aplikasi system perencanaan pembangunan terintegrasi berbasis elektreonik yang disebut e-Sumut Provsu. Elektronik Sistem usulan Musrenbang terintegrasi Provinsi Sumatera ini merupakan konversi perencanaan konvensional ke metode berbasis elektronik,’’ demikian Irman. (mtd/min/ril)
===================
