medanToday.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo berharap, dana desa untuk penciptaan lapangan pekerjaan (cash for work) sudah bisa dikerjakan di tahun ini.
Jokowi menyatakan, dana desa sebanyak Rp12 triliun, atau 20 persen dari alokasi dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, bisa digelontorkan bulan ini.
“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieskekusi untuk dukung program-program cash for work,” jelas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (3/1/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan mencairkan 20 persen terlebih dulu, artinya kini ada perubahan mekanisme pencairan dana desa. Sebab sebelumnya, dana desa dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 60 persen pada bulan April.
Dengan pencairan di bulan Januari, ia berharap pemerintah daerah tak memiliki alasan untuk tidak segera menjalankan aktivitas padat karya.
“Sekarang kami bagi (dana desa) pada bulan Januari yang 20 persen, sehingga tidak ada alasan di bulan Januari tidak ada aktivuitas karena tidak ada uang,” ujar dia.
Setelah dicairkan di bulan Januari, rencananya 40 persen dana desa kembali digelontorkan di bulan April mendatang. Namun, karena pencairannya melalui APBD, ia berharap pengesahan APBD masing-masing daerah juga sudah rampung.
“Dana itu kan memang dana yag sudah disiapkan dan diidentifuikasi kegiatan dan anggarannya. Dana itu kan pencairannya lewat APBD, jadi kami harap pengesahan APBD bisa tepat waktu saja. Harusnya Desember sudah sah,” imbuh Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, program cash for work dari dana desa ini nantinya akan dilengkapi dengan program pembukaan lapangan pekerjaan dari beberapa instansi.
Ia mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan anggaran Rp11 triliun untuk program ini. Begitu pun Kementerian Pertanian yang rencananya memberikan anggaran Rp10 triliun.
Rencananya, program cash for work ini fokus di 1.000 desa di 100 kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, pelaksanaannya pun tidak parsial antar Kementerian, namun terintegrasi satu sama lain.
“Harapannya, paling tidak dari Kemendes ini cash for work bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak 5 juta. Tapi ini belum digabung dengan program dari kementerian lain,” paparnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja per Agustus 2017 tercatat 128,06 juta atau meningkat 2,08 persen dibanding tahun sebelumnya 125,44 juta jiwa.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Agustus 2017 tercatat di angka 7,04 juta jiwa, atau 5,5 persen dari seluruh angkatan kerja, di mana secara persentase, angka ini turun dari angka tahun lalu yakni 5,61 persen.
(mtd/min)
