medanToday.com, MEDAN – Juru bicara Satgas Kota Medan, Mardohar Tambunan menanggapi keluhan pelaku usaha transportasi darat terkait minimnya perhatian pemerintah kepada mereka soal kebutuhan protokol kesehatan (Prokes).
Menurut Mardohar, jika pihak transportasi membutuhkan sesuatu terkait penanganan Prokes, maka mereka tinggal mengajukan apa saja yang diperlukan ke Satgas Penanganan Covid-19. Apalagi dalam situasi libur panjang seperti ini masyarakat masih banyak yang memanfaatkan waktu libur dengan bepergian. Ini penting agar mengantisipasi terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.
“Ya, kalau ada yang membutuhkan penyemprotan disinfektan ke bus-bus atau lainnya, tinggal ajukan permintaan kepada kita. Intinya kan kita minta masyarakat juga ikut bekerjasama dalam situasi pandemi ini,” ucap Mardohar kepada wartawan ketika dimintai tanggapan soal keluhan pelaku usaha transportasi, Jumat (30/10).
Mardohar menjelaskan, langkah yang bisa ditempuh diantaranya, pihak transport ataupun lainnya bisa terlebih dahulu berkoordinasi dengan gugus tugas di tingkat kecamatan. Sebab, Satgas Kota Medan sendiri memiliki keterbatasan untuk mampu menanggapi semua permintaan masyarakat terkait Covid-19.
“Engga mungkinkan kita semua yang memantau. Mereka bisa kerjasama dengan gugus kecamatan. Nah, kalau memang kita harus turun, pasti akan dikerahkan,” katanya.
Mardohar menambahkan, kalau masyarakat masih taat menerapkan Prokes 3M dan pihak terkait rajin mengawasi, maka sangat kecil kemungkinan lahirnya klaster baru di sana. Pada dasarnya setiap instansi telah diimbau untuk punya gugus tugas, semisal di stasiun kreta api.
“Cuma aktif tidaknya, ya itu tergantung mereka. Biasanya kita pantau langsung bersama kecamatan. Dan untuk pengawasan jemput bola masih dilakukan Satgas Covid-19 Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang). Mungkin tim belum mutar ke sana,” jelasnya.
Mardohar berharap, di masa libur panjang ini pihak transportasi darat mulai dari supir, kernet, pegawai administrasi dan penjual tiket tetap menerapkan Prokes kepada para penumpang. Pengawasannya juga harus serius, jangan hanya sebatas formalitas saja.
“Bisanya pas di terminal penumpang terlihat memakai masker, tapi saat berada di dalam bus malah dibuka lagi. Nah, ketika itulah peran gugus tugas sekitar atau pihak transportasi memberikan peringatan serta pengawasan ketat,” pungkasnya. (mtd/min)
