medanToday.com, MEDAN – Mengatasi kemiskinan dan juga melindungi petani yang ada di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi Sumut seyogianya harus lebih inisiatif, pro aktif dan kreatif dalam mengatasi harga jual hasil perkebunan dan pertanian.
Pasalnya, selama ini harga jual yang berfluktuasi cenderung rendah masih terjadi dan hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya jumlah rumah tangga petani.
“Sumut dikenal dengan hasil perkebunan dan pertanian. Tetapi nyatanya, pendapatan petani tetap rendah, yang mengakibatkan banyak petani beralih pekerjaan. Kondisi itu harus disikapi segera mungkin oleh Pemprov Sumut,”kata anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon dalam keterangan di Medan, Senin (11/9/2017).
Effendi Simbolon mengakui, harga jual yang berfluktuasi sebenarnya memang hukum ekonomi yakni demand dan suplay. Tetapi, menurutnya pemerintah bisa ikut campur dalam hal itu.
Antara lain, membentuk BUMD Pangan seperti yang dilakukan di provinsi lain. Dengan begitu berkurangnya keinginan menjadi petani dan bahkan banyak petani yang beralih menjadi pekerja pabrik bisa dihindari.
Ia mencotohkan, di luar negeri hal tersebut sudah diterapkan, seperti Malaysia yang sudah lama melakukannya dengan membeli karet petani saat harga jatuh.
Effendi mengakui, sebelumnya dirinya pernah mendengar infomasi perihal Pemprov Sumut merencanakan membentuk BUMD Pangan. Tetapi nyatanya, sampai saat ini hal itu belum juga terwujud.
Padahal, sudah dilakukan studi banding ke Jawa Timur yang sudah memiliki BUMD Pangan dengan menangani beras.
“Nah itu tidak baik, karena tandanya Pemprov Sumut belum serius mengatasi akar masalah yang dihadapi petani dan termasuk tidak bisa melihat potensi bisnis untuk BUMD, serta adanya BUMD Pangan atau badan serupa,” ujar Effendi Muara Sakti Simbolon.
Politisi PDIP itu pun menegaskan, BUMD Pangan bisa membeli komoditas hasil petani saat harga anjlok atau sampai merugikan petani.
Dengan harga jual yang tetap bagus karena dibeli BUMD Pangan, maka petani tetap bisa eksis.
“Jangan berfikir BUMD merugi dengan langkah itu, karena BUMD bisa melepas ke pasar saat harga membaik dan saat dibutuhkan,”katanya.
Dengan langkah itu lanjutnya, disamping bisa menjaga harga di tingkat petani dan BUMD bisa untung, Pemprov Sumut bisa menekan gejolak inflasi dengan kemampuan menjaga stok.
(MTD/BWO)
