medanToday.com, JAYAPURA – Ratusan mahasiswa dan rakyat yang tergabung dalam Front Persatuan Rakyat (FPR) mendesak agar PT Freeport Indonesia di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, ditutup, Kamis (23/11/2017).
“Kami mau mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan, maka harus tutup Freeport Indonesia dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Freeport Tembagapura,” teriak Ketua BEM Uncen Jayapura, Paskalis Boma, saat membacakan pernyataan sikap mereka di halaman kantor DPR Papua.
Paskalis menegaskan, akses bagi wartawan dan media internasional harus diberikan agar informasi yang obyektif bisa didapatkan oleh media di daerah Tembagapura, yang kini dalam situasi konflik. TNI dan Polri harus menghormati kebebasan pers dan kode etik jurnalistik.
“Kehadiran masyarakat dari luar Papua melakukan aktivitas penambangan ilegal di Tembagapura adalah sebuah kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya,” kata Paskalis, penanggung jawab aksi demo.
Koordinator FPR, Samuel Womsiwor, menilai akar masalah di Papua adalah tambang emas di Freeport Tembagapura.
“Tuntutan kami ke Bapak Dewan, tutup Freeport. Ini bukan aksi pertama dan terakhir. Kami ini adalah korbannya,” kata dia.
Sementara pengurus KNPI Kota Jayapura, Benyamin Gurik, mengatakan, konspirasi antara Amerika dan Pemerintah Indonesia menyebabkan penindasan bagi orang Papua. “Kami minta tutup,” papar dia.
Menurut Ketua DPR Papua Yunus Wonda, pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi ini. “Persoalan Freeport. Semua orang di Papua tahu persis. Di balik itu siapa dan mengapa, kami sudah tahu,” ujar dia.
Yunus Wonda menegaskan, DPR Papua akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti konflik yang terjadi di sana. “Pernyataan sikap ini akan menjadi dasar bagi kami untuk membentuk Pansus sehingga kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana,” pungkas dia.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, semua peristiwa yang terjadi di Tanah Papua tentu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, ia mempertanyakan banyak warga yang bisa masuk ke daerah Freeport, mengingat orang Papua saja tidak bisa keluar masuk sesuka hatinya di daerah itu.
“Itu kan daerah steril, tapi masih ada orang luar bisa masuk ke sana. Lalu, kalau ada masyarakat asli di sana meninggalkan kampungnya, secara lembaga kami akan menyurat ke Pangdam dan Kapolda agar mengembalikan rakyat pada alamnya dan mereka tidak hidup dalam tekanan dan ketakutan,” ujar dia.
(mtd/min)
