medanToday.com,MEDAN – Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meningatkan Pemerintah Kota Medan soal pembenahan dalam pelayanan publik. Menurutnya, pembenahan pelayanan publik sebuah keharusan.
Ia pun mengaitkan soal pembanahan pelayanan publik dengan predikat Medan menjadi salah satu ‘Kota Terkotor’ versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Hal itu disampaiakannya saat menanggapi soal pentingnya sinergisitas program kerja yang akan dilakukan pemerintah daerah dengan pusat. Sehingga, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus punya formula yang baik.
“Masalah Medan saja belum juga beres. Itu baru sampah, bagaimana mau menata kota metropolitannya. Masalah (Papan) reklame juga masih ribet,” katanya, Selasa (22/1).
Tjahjo melanjutkan, berbagai upaya peningkatan pembangunan harus didukung seluruh Pemerintah Daerah. Dia juga menjelaskan, Sumut menjadi daerah yang masuk dalam Program Strategis Nasional. Hingga Presiden Joko Widodo banyak melakukan pembangunan.
“Presiden hingga akhir jabatannya pada Oktober mendatang sedang fokus pada penyelesaian infrastruktur ekonomi sosialnya. Kalau di Sumut, ya bagaimana KEK, Danau Toba jangan sampai mangkrak. Ya harus ditunjang oleh Musrenbang ini,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wagub Musa Rajekshah untuk menepati janji politik mereka kepada masyarakat. Dia menegaskan, janji saat kampanye merupakan hutang politik yang harus dijabarkan dalam Musrenbang.
Pemda juga diminta saling bahu membahu untuk mendukung percepatan berbagai proyek strategis tersebut rampung.
Tjahjo menambahkan, karena strategisnya masalah pembangunan dan proyek nasional yang ada di Sumut, mesti melibatkan banyak pihak seperti akademisi, Forkopimda sampai masukan dari pers.
“Makanya pembangunan harus terpadu. Karena itu pentingnya kegiatan Musrembang ini,” tandasnya.(mtd/min)
=======================
