medanToday.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah, cermat dalam penggunaan anggaran dan tidak korupsi. Tjahjo meminta aparat penegak hukum, tak segan menangkap kepala daerah, yang nekat menyelewengkan dana BPJS.
Usai melantik Restuardy Daud sebagai Pj Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda pagi tadi, Tjahjo mengingatkan banyak hal, terkait perencanaan anggaran kepala daerah dan DPRD.
“Tolong penggunaan anggaran, berhati-hati. Termasuk, saya sendiri. Berkaitan dengan penggunaan, dan perencanaan anggaran,” kata Tjahjo, Sabtu (22/9).
Tjahjo mengingatkan, komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah dalam penyusunan anggaran, sudah semestinya, disesuaikan dengan kebutuhan. “Hati-hati masalah perencanaan anggaran ini,” ujar Tjahjo.
Tjahjo pun, mengingatkan item penggunaan anggaran lainnya, bagi pemerintahan di daerah. “Masalah dana hibah dan dana bansos. Harus fokus, terarah, jangan fiktif, jangan mark up. Juga mekanisme pembelian barang dan jasa,” tegasnya.
“Pun juga soal retribusi dan pajak. Termasuk, mohon, kalau ada kepala daerah, pejabat daerah yang menyimpan, menggelapkan dana BPJS, Pak Kajati, tangkap saja. Sudah ada, MoU antara saya dengan BPJS, kepolisian dan kejaksaan,” ungkap Tjahjo.
Tjahjo kembali menegaskan, masyarakat saat ini, sangat memerlukan bantuan kesehatan. “Tapi anggaran BPJS, disimpan oknum-oknum di daerah, dipergunakan. Itu tidak baik. Yang menyangkut kesehatan (pelanggaran), harus kita lawan,” demikian Tjahjo.
Pernyataan Tjahjo, bukan tanpa alasan. Dalam kesempatan yang sama hari ini, dia juga menyebut hampir 256 kepala daerah, belum termasuk SKPD dan anggota DPR/DPRD, terjaring operasi tangkap tangan KPK. (mtd/min)
=======================
