MEDAN,MEDAN-TODAY.com – Kementrian Sosial memiliki senjata baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tanah air. Senjata baru tersebut yakni e-Warong KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH (Program Keluarga Harapan). Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program e-Warong merupakan sistem untuk pemutusan kemiskinan melalui orangtua di dalam sebuah keluarga.
“PKH itu pada dasarnya upaya memutus mata rantai kemiskinan dari anaknya, sekarang kita coba membangun sistem pemutusan kemiskinan dari orangtuanya melalui e-Warong,” jelas Khofifah usai melakukan rapat Koordinasi di Hotel Polonia Medan, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (14/10/2016) malam.
Dengan program-program yang dimiliki oleh Kemensos lanjutnya, orangtua dan anak yang tidak mampu bisa terputus dari mata rantai kemiskinan.
“Kira-kira begitu forrmatnya. Kita berharap ada perluasan di Sumut. Jika e-Warong belum bisa disegerakan bulan November, maka paling tidak penyerahan bansos non tunai itu yang bisa diduluankan,” ujarnya.
Di Sumut, Kementrian akan melakukan perluasan program PKH dengan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal ini, Kemensos bekerjasama dengan Bank BRI. Untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai kepada masyarakat yang kurang beruntung secara tepat, cepat dan mudah melalui KKS-BRI yang baru diluncurkan di Medan. Nantinya, KKS-BRI akan berfungsi sebagai sarana penampung bantuan dan subsidi pemerintah kepada para penerima bantuan.
Dengan KKS-BRI, penarikan tunai dapat dilakukan di e-Warong, agen-agen BRILink, ATM BRI, dan seluruh unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini akan memberikan kemudahan dalam penyaluran Program Beras Sejahtera dan beasiswa untuk pelajar yang tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar.
“Perluasan PKH di Sumut, yang tadinya 221 ribu tambahannya 112 ribu. Jadi jumlah total 336 ribu,” ungkap Menteri Sosial.
“Kami bersyukur gubernur hadir, beberapa bupati dan walikota hadir. Harapan kami adalah komitmen, gubernur, bupati dan walikota untuk bisa memperluas bansos PKH non tunai,” Tutup Khofifah.
Sementara itu, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi berharap, bupati dan walikota di Sumut berkoordinasi dengan baik untuk menyingkronkan data agar tidak ada perbedaan. Dengan begitu, penerima manfaat akan tepat sasaran.
“Dengan sistem pembayaran elektronik ini merupakan hal yang sangat positif sekali. Diharapkan masyarakat penerima manfaat atau bantuan tersebut benar-benar bisa mengoptimalkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga,” kata Tengku Erry. (mtd/bwo)
