medanToday.com, MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 100 Miliar di APBD 2017 lalu terkait pembangunan jalur pedestrian.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan bahwa Pemko Medan tidak memiliki Konsep yang jelas dalam pembangunan jalur pedestrian.
“Karena dari pantauan di jalur pedestrian itu sejumlah ruas masih banyak berdiri pohon-pohon besar. Ada pula masih tempat berdirinya papan reklame serta dijadikan tempat parkir kenderaan bermotor dan dijadikan tempat berjualan oleh sejumlah pedagang,” kata Ilhamsyah, Senin (19/2/2018).
Hal ini membuat anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan pedestrian dinilai mubazir. Karena terlihat kini masih banyaknya kenderaan bermotor yang parkir di jalur pedestrian yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
“Mubazir lah namanya itu,” tambahnya.
Terlihat di kawasan Jalan Balai Kota, Medan atau di depan Merdeka Walk. Masih banyak parkir sembarangan. Padahal di kawasan tersebut sudah terpasang rambu larangan parkir. Apabila dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin kawasan itu kembali menjadi lokasi parkir.
“Dishub harus tegas dalam penindakan penggunaan parkir di pedestiran, bukan hanya mengejar target parkir yang dari tahun ke tahun tak pernah tercapai tapi juga harus patuh pada ketertiban dan hak pejalan kaki,” kata Ilhamsyah lagi.
Hal ini ditanggapi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan.
“Sudah dilakukan pengawasan. Tapi, kan tidak mungkin 24 jam kami awasi,” tutur Renward, Selasa (20/2/2018).
Sebab, Kadishub Kota Medan mengakui ada beberapa kendaraan yang mencoba untuk parkir di kawasan tersebut beberapa hari lalu. Dan sudah diberi sanksi tegas namun tidak juga jera.
“Sekitar dua hari lalu juga ada kami gembosin yang parkir disitu. Tapi, tidak mungkin kami awasi terus menerus. Jadi, begitu nampak langsung kami tindak,” tambahnya. (Mtd/sti)
================
