medanToday.com, MEDAN – Mahalnya biaya kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang harus dilengkapi dengan sertifikat dari MSDC (Medan Safety Drivibg Centre) menjadi permasalahan.
Pasalnya ujian kepengurusan SIM baru bisa lulus setelah membayar biaya sekitar Rp 400 ribu lebih. Kewenangan pihak MSDC sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat, sehingga dalam hal ini terkesan adanya monopoli.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumban Gaol berjanji akan menindaklanjuti terkait mahalnya biaya serta indikasi monopoli pengurusan sertifikat di MSDC sebagai salah satu persyaratan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Medan.
“Persoalan ini akan tetap jadi atensi kita dan kita tindaklanjuti menyelesaikannya,” kata Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol, saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selularnya, Selasa (20/2/2018).
Sementara itu, Andi mengatakan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam melakukan pemanggilan terhadap pihak MSDC, pasalnya tidak adanya laporan atau pengaduan masyarakat secara tertulis ke Komisi A DPRD Medan.
“Selama ini kita akui yang ada hanya pengaduan secara lisan, dan tak ada secara tertulis. Sehingga kita belum bisa memanggil pihak MSDC untuk minta penjelasan terkait dengan permasalahan ini,” tambahnya.
Sesuai aturan yang berlaku, Komisi A tidak bisa melakukan panggilan langsung. Sebab tidak adanya laporan tertulis. Namun dipastikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan peninjauan ke Kapolrestabes Medan.
“Hal ini dilakukan untuk meminta masukan terkait masalah sertifikat dan pengurusan SIM tersebut, kita juga ingin bertukar pikiran soal rencana pembentukan Polsek Tuntungan,” kata Andi. (Mtd/sti)
==========
