medanToday.com,BATUBARA – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Batubara meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batubara Sakti Alam Siregar agar dicopot.
Statemen itu dikatakan karena yang bersangkutan dinilai lamban dalam melakukan kewajiban kerjanya dalam penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018 Kabupaten Batubara ke pihak DPRD Kabupaten Batubara.
Akibat keterlambatan itu, paripurna yang membahas soal KUA-PPAS tersebut pun harus tertunda dua kali. Padahal, paripurna seharusnya dilakukan pada Senin, 23 Oktober 2017 kemarin.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Batubara Fahri Iswahyudi, S.Sos mengatakan, pihaknya meminta agar Sekda dicopot karena yang bersangkutan dianggap menyepelekan DPRD dalam penyampaian Nota KUA-PPAS RAPBD 2018 Kabupaten Batubara.
Pasalnya, pihak DPRD merasak dipermainakn oleh Sekda Kabupaten Batubara yang sebelumnya berjanji akan menyerahkan Nota KUA-PPAS. Namun, nyatanya hal itu tidak terealisasi hingga rapat paripurna harus di tunda dua kali.
“Dalam rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan kembali paripurna tersebut, sekda berjanji esok harinya dipastikan nota selesai dan akan diajukan ke DPRD. Hasil rapat, paripurna kembali di tunda sampai dengan batas waktu yg belum ditentukan,” ujar Fahri Iswahyudi, Rabu 25 Oktober 2017.
Dalam rapat tersebut, lanjut Fahri, Fraksi Golkar melalui Suharto intrupsi agar Sekda Batubara dicopot karena tidak kooperatif dalam penyampaian nota tersebut.
Fahri mengungkapkan, sejak Kabupaten Batubara berdiri kejadian seperti itu baru kali ini terjadi. “Fraksi Golkar menilai, pihak eksekutif dinilai sepel dalam hajat hidup orang banyak. Salah satunya mengenai pembangunan 2018 di Kabupaten Batubara,” ujar Fahri Iswahyudi yang juga Ketua DPD AMPI Batubara ini.
Menurut Fraksi Golkar, pembahasan ini sangat penting dalam pembangunan ditahun mendatang. “Fraksi golkar akan segera merekomendasikan agar Sekda Batubara dicopot agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan merekomendasi agar Plt Bupati Batubara agar lebih kooperatif dalam hal ini. DIharapkan kepada pihak eksekutif agar lebih menghargai lembaga legislatif,” tandas salah satu legislator termuda dari Fraksi Golkar ini.(mtd/bwo)
==============
