medanToday.com, MEDAN – Usai deklarasi menolak politik uang dan politisasi SARA yang dilaksanakan Bawaslu Sumut, Rabu (14/2/2018) di Istana Maimun, Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah menegaskan, hal itu sudah menjadi komitmen awal mereka jauh sebelum pelaksanaan Pilgubsu 2018 digelar.
“Tanpa ada hal seperti hari ini, kita komitmen untuk tidak ada politik uang, dan tidak menyetujui politik SARA,” tegas Ijeck usai deklarasi bersama seluruh partai pengusungnya.
Akan tetapi, sambung Ijeck, pemahaman seperti ini hendaknya ditularkan kepada seluruh masyarakat dengan harapan tugas Bawaslu Sumut dalam mengawasi tahapan Pilgubsu menjadi lebih ringan.
“Lebih ringan pekerjaannya kalau masyarakat paham apa yang dimaksud politik uang dan politik SARA,” singgungnya.
Tak hanya itu, saat berada di atas panggung, Ijeck mendaklarasikan diri akan mengawasi praktik politik uang dan politik SARA, karena akan menjadi ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku agama ras dan antargolongan (SARA) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berkualitas.
Acara yang digelar di Lapangan Istana Maimun, Jalan Brigjen Katamso Medan ini dihadiri sedikitnya ratusan masyarakat, Cawagubsu yang diusung PDI-P dan PPP, Sihar Sitorus, Gubsu, HT Erry Nuradi, Kapoldasu, Irjen Pol Paulus Waterpauw, partai politik, forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Deklarasi ini, kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, sebagai langkah mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 8 kabupaten/kota di Sumut.
“Ini merupakan program nasional. Kita di Sumut juga akan melaksanakannya serentak di seluruh Sumatera Utara,” katanya.
Tolak dan lawan politk uang pada Pilkada 2018 ini penting, mengingat politik uang dan politisasi SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan politisasi SARA berakibat masyarakat terkotak-kotak. Kita harus lawan bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga ingin berkomitmen serta mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.
Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas Pemilu. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA. (mtd/min)
================
