medanToday.com,MEDAN – Setiap calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2018 di Sumut dan diusung PDI Perjuangan harus memiliki uang.
“Saya akan tanyakan kepada calon kepala daerah berapa uang yang dimiliki, kalau tidak punya modal ya tidak usah maju,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan saat membuka Rakerda Diperluas DPD PDI Perjuangan Sumut, di Hotel Danau Toba Internasional, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (9/9/2017).
Dikatakannya, ada tiga syarat yang dibutuhkan untuk maju menjadi pimpinan, yakni elektabilitas, popularitas dan isi tas. Sebab, itu memang diperlukan untuk mengisi mesin partai dalam memenangkan setiap calon yang akan maju.
“Kalau tidak ada ke laut aja,” katanya disambut dengan tepung tangan peserta Rakerda.
Meskipun begitu, lanjutnya, PDI Perjuangan sangat hati-hati dan selalu mengecek setiap calon kepala daerah apakah tidak tersangkut hukum, khususnya dalam kasus korupsi.
“Apalagi dari data KPK, Sumut merupakan 5 propinsi di Indonesia yang rawan korupsi. Kita tidak mau nanti jadi beban partai,” tegasnya.
Trimedya yang juga merangkap sebagai Ketua Plh DPC PDI Perjuangan Toba Samosir ini menyebutkan Rakerda terbuka memang wajib dilakukan sebagai bentuk konsolidasi partai dalam mempersiapkan Pilkada serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Kita optimis PDI Perjuangan bisa jadi penguasa di Sumut. Konsolidasi harus dilakukan secara maksimal hingga ke tingkat DPC-DPC,” katanya.
Ia juga meminta setiap kade PDI Perjuangan untuk dapat menjaga momentum keharmonisan partai.
“Saya bersyukur kasus kebakaran sekolah itu bukan dari kader PDI Perjuangan tapi dari partai sebelah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih, menyatakan, Rakerda merupakan evaluasi pasca Pilkada 2018, sekaligus mempersiapkan Pilpres 2019.
“Konsolidasi partai harus segera dilakukan. Ini untuk memperkuat PDI Perjuangan untuk menang dalam momentum politik di Indonesia,” imbuhnya.(mtd/min)
===============
