Debat Kedua, Paslon 02 Persoalkan Lambatnya Gaji Petugas Medis

medanToday.com, MEDAN – Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Bobby Nasution-Aulia Rachman mempertanyakan keterlambatan gaji tenaga kesehatan di RSUD Dr Pirngadi Medan, saat debat kandidat Pilkada Medan putaran kedua di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu (21/11).

“Pertanyaan ini berangkat dari apa yang kami temukan di bawah terkait pekerja di Pirngadi Medan yang gajinya tertunda, dan kenapa dokter-dokter bisa keluar?” tanya Aulia Rachman kepada paslon nomor urut 01.

Akhyar tidak membantah terjadinya tunggakan pembayaran kepada para pekerja medis di rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu.

“Memang benar, honornya tertunda karena pembayaran BPJS juga demikian. Sebab, salah satu pendapatan Pirngadi Medan dari BPJS,” ucapnya menanggapi pertanyaan calon Wakil Wali Kota Medan dari nomor urut 02 itu.

Akhyar menjelaskan, jika pembayaran atas klaim BPJS tidak tertunda maka penggajian para tenaga kesehatan tidak akan tertunda. Dia juga meminta agar badan layanan umum dilayani dengan baik oleh BPJS.

“Untuk itu kita minta BPJS tidak berbelit-belit membayar klaim terhadap rumah sakit di Kota Medan,” katanya.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Medan, Salman Alfarisi menambahkan bahwa Pemko Medan telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp95 miliar sebagai dana bantuan terhadap Peserta Bantuan Iuran (PBI).

“Semestinya BPJS yang dikelola pusat sesegera mungkin menyalurkan klaim-klaim dari rumah sakit dan puskesmas. Sehingga gaji perawat dan pekerja medis kita tidak tertunda,” ucap mantan anggota DPRD Sumut itu.

Aulia Rachman yang tidak puas dengan jawaban paslon 01 mengatakan bahwa persoalan utama keterlambatan pembayaran gaji itu bukan karena keterlambatan klaim. Dia menyebut penyebabnya lantaran ada konflik antara pejabat di Pemko Medan.

“Kalau hanya masalah BPJS, itu gak lah. Yang ada itu karena pemimpinnya gak tahu kondisi di bawah. Terjadi perselisihan antara Dinas Kesehatan dengan Direktur Pirngadi, ini penyebab keterlambatan,” bantah Aulia.

Aulia melanjutkan, semestinya sebagai pemimpin (wali kota) harus lebih tahu dan lebih jeli. “Ini menjadi kendala besar bagi kita di bawah. Bahkan gajinya itu dibawah UMK,” pungkasnya. (mtd/min)