medanToday.com,MEDAN – Akhyar Nasution kader PDIP yang saat ini menjabat Plt.Wali Kota Medan dikabarkan pindah ke Partai Demokrat. Bahkan Akhyar sudah mendapat rekomendasi untuk maju di Pilkada Medan.
Lantas apa komentar Akhyar Nasution terkait kabar tersebut?
Dimintai tanggapan soal bermanuver ke Partai Demokrat di saat PDI Perjuangan belum memutuskan calon usungan di Pilkada Medan 2020, Akhyar Nasution malah mengaku jenuh bicara politik.
Kan sudah ada keterangan dari Herri Zulkarnain, ya sudah itu ajalah,” kata Akhyar kepada wartawan, seusai meninjau kesiapan menghadapi masa kenormalan baru (new normal) di Viahara Borobudur, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (16/6/2020) sore.
Akhyar menegaskan enggan membahas keputusannya bergabung dengan Demokrat. Pun ketika dihubungkan dengan posisinya di PDI Perjuangan.
“Inilah dulu kita bahas (new normal). Jangan bahas politik, sudah jenuh kali aku bicara politik. Betul, jenuh kali,” tukasnya.
Diketahui, Akhyar merupakan kader PDI Perjuangan. Dia menjadi Wakil Wali Kota Medan berpasangan dengan Dzulmi Eldin pada Pilkada Medan 2015 juga lantaran diusung PDI Perjuangan.
Dalam tahapan Pilkada Medan kali ini, dia juga mendaftar sebagai calon di PDIP, bersaing bersama Bobby Nasution. Namun, ketika PDIP belum membuat keputusan siapa yang akan diusung, Akhyar mendadak bermanuver ke Demokrat.
Meski awalnya Sekretaris DPD Demokrat Sumut, Meilizar Latif mengatakan pihaknya masih membahas hal tersebut, tak berselang lama Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain mengonfirmasi lebih terbuka.
“Kita berikan surat rekomendasi kepada beliau (Akhyar) untuk maju. Karena Demokrat juga belum cukup, kursi kita 4, dia harus mencari partai lainnya, misalnya PKS, PAN atau yang lainnya lah, yang menurutnya bisa bersama dengan dia, termasuk wakilnya, kita serahkan sama beliau,” kata Herri, Selasa (16/6/2020).
Dalam kesempatan ini, Herri juga memastikan Akhyar Nasution tidak diharuskan menjadi kader Demokrat. “Kita berikan kebebasan kepada Pak Akhyar, jika ada yang bilang dia sebagai kader (Demokrat), itu tak betul. Dia kader PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Merujuk konstelasi nasional menghadapi Pilkada Serentak 2020, berkemungkinan besar Akhyar akan menggarap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai koalisi.
Di Medan, PKS punya 7 kursi. Bersama PKS, koalisi menjadi cukup untuk mengusung calon, yang syarat minimumnya 10 kursi.
Jika ini terwujud, muncul pertanyaan apakah PKS mau diposisikan sebagai calon wakil dalam kontestasi kali ini? Terlebih, PKS sendiri sebelumnya sudah menyatakan merekomendasi Salman Alfarisi untuk maju di Pilkada Medan.
Menanggapi ini, pengamat politik Sohibul Anshor Siregar mengatakan bakal terjadi gejolak di internal masing-masing partai yang beririsan. Demokrat misalnya, akan terjadi kebingungan lantaran tidak ada kader yang diusung. Sedangkan PKS seakan harus rela kadernya hanya akan jadi wakil Akhyar.
Demikian pula di PDIP. “Jika (akhirnya) Akhyar akan keluar dari PDIP, maka dia melakukan pilihan sulit. Kawan-kawannya di PDIP akan tegang karena marah, meski ada juga yang akan merasa Akhyar sudah mengambil keputusan tepat,” kata Sohibul, Senin (15/6/2020) petang.
Lantas bagaimana dengan PKS? Menurut Sohibul berat rasanya partai lain bergabung. Maka, jika PKS tidak menerima tawaran hanya sebagai wakil, maka Pilkada Kota Medan akan diikuti satu calon saja.
PDIP sendiri masih enggan mengomentari melompatnya Akhyar ke Demokrat. Sekretaris PDIP Sumut Sutarto mengaku belum mengetahui hal itu.
“Saya belum tahu, nanti saya cek dulu. Saya akan tanyakan dulu,” katanya.
=================
