medanToday.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah ingin ada lebih banyak debat terbuka calon kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Melalui debat terbuka, kata Fahri, publik menjadi lebih mengenal dan bisa menilai kapabilitas calon pemimpin mereka.
“Berikan waktu agak panjang untuk berdebat, sehingga isi otaknya kita tahu,” kata Fahri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Fahri menyimpan dua harapan untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Pertama, ia berharap agar partai-partai politik (parpol) lebih setia dengan kadernya.
Konkretnya, parpol mengusung calon kepala daerah yang berasal dari internal partai, dan bukannya asal meminang figur baru dari luar secara transaksional.
“Parpol itu memang haruslah tempat melakukan kaderisasi. Parpol adalah sekolah politik, sekolah calon pemimpin. Kawah candradimuka bagi lahirnya calon pemimpin,” ucap Fahri.
“Sebab itu, sebetulnya ada keharusan parpol itu setia dengan kader, dengan bibir yang telah disemai di partainya untuk menjadi pemimpin nasional,” kata dia lagi.
Sayangnya menurut pengamatan Fahri, banyak parpol yang justru secara mendadak mengusung atau mencalonkan figur dari luar partai.
Sementara itu, harapan keduanya yaitu agar masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengenali calon pemimpinnya.
Salah satunya adalah melalui debat terbuka.
“Yang saya dengar kan rata-rata cagub itu debatnya cuma sekali-dua kali dalam satu periode pencalonan. Saya kira ini tidak bagus. Karena berarti hak publik berkurang. Ini juga dikarenakan ketidakdisiplinan parpol menggadang calon dari awal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pilkada 2018 akan diikuti oleh 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.
Berdasarkan data termutakhir dari infopemilu.kpu.go.id, tercatat sebanyak 573 bakal pasangan calon (bapaslon) telah mendaftar, terdiri dari 58 bapaslon Pilgub, 376 bapaslon Pilbup, dan 139 bapaslon Pilwakot.
(mtd/min)
