medanToday.com, JAKARTA – Peyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 untuk sembilan juta masyarakat kurang mampu di 33 provinsi sudah mencapai 82 persen.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, bantuan tunai dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) itu telah dilakukan dalam dua gelombang dimulai dari April hingga Desember 2020 nanti. Gelombang pertama pada April sampai Juni penerima manfaat mendapatkan Rp600 ribu per KK setiap bulan. Sedangkan gelombang kedua berlangsung dari Juli sampai dengan Desember masyarakat mendapat Rp300 ribu per KK setiap bulan.
“Alhamdulillah, realisasi penyaluran BST telah mencapai 82 persen secara nasional. Kami berterimakasih kepada semua bupati,wali kota, gubernur, camat, lurah, kepala desa dan aparat yang bahu membahu menyalurkan bantuan. Apa yang sebelumnya diperkirakan menjadi tantangan luar biasa, pada akhirnya bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Asep dalam dialog produktif bertajuk “Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi” yang diselenggarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (27/10).
Asep menjelaskan, BST tidak hanya berdampak semata-mata bagi keluarga penerima manfaat, tapi juga kepada ekonomi yang lebih besar lagi. Adanya bantuan terjadi sirkulasi uang secara nasional dengan jumlah Rp32,4 Triliun atau sekitar Rp2 Triliun tiap bulannya, dan ini mampu membantu menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput.
Pada sisi penyaluran, PT Pos selaku mitra Kemensos memanfaatkan 4.500 kantor cabang di seluruh Indonesia sebagai titik pengambilan bantuan. Perusahaan tersebut juga menjalin koordinasi dengan komunitas setempat seperti RT, RW, atau banjar yang kemudian bekerja sama dalam penyaluran bantuan. Bahkan, bagi penerima manfaat yang tidak bisa hadir ke titik pengambilan akan diantar langsung oleh petugas pos. Hal itu biasanya dilakukan bagi kaum lanjut usia, sakit atau yang tinggal di desa terpencil.
Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyalurkan BTS ke 483 kota, 514 kabupaten, 7.094 Kecamatan dan 83.447 desa.
“Alhamdulilah, dengan jumlah yang masif tersebut kita sampai pada tahap keenam, dana yang disalurkan mencapai 96,79 persen atau sekitar Rp21,5 Triliun. Sisanya karena ada yang sudah meninggal dunia maupun pindah alamat. Dana itu kita kembalikan ke Kemensos dan diganti dengan data baru untuk diberikan pada periode berikutnya,” ucap Faizal.
PT. Pos Indonesia, lanjut Faizal, optimis penyaluran BST ke sembilan juta penerima manfaat akan selesai di minggu pertama pada Desember 2020. Dari tahap keenam September lalu, PT. Pos telah menjangkau 8,6 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang terkenal sulit disentuh karena keterbatasan transportasi dan cuaca menuju ke sana.
Cakupan provinsi sasaran BST dari Kemensos di 2021 nanti akan bertambah dari 33 menjadi 34 provinsi dengan menambah DKI Jakarta. Pada 2020 Jakarta tidak menerima manfaat BST karena digantikan oleh bantuan presiden berupa sembako. BST rencananya berlanjut hingga Juni 2021 melihat dampak pandemi masih mempengaruhi daya beli masyarakat rentan di Indonesia.
Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS yang bersumber dari data ajuan kabupaten/kota di wilayah Indonesia.
“Fenomena Covid-19 masih dinamis, sehingga kami mendapatkan amanah ini dilanjut sampai Juni 2021. Kemudian, jumlahnya disesuaikan menjadi Rp200 ribu, kenapa berkurang dari sebelumnya Rp300 ribu? Karena kita juga sudah melihat banyak program lain yang dilakukan kementerian dan lembaga dan bisa diakses oleh keluarga penerima manfaat. Tahun depan sasaran penerimanya menjadi 10 juta keluarga” ujar Asep. (mtd/min)
 dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 untuk sembilan juta masyarakat kurang mampu di 33 provinsi...){kind=link}