Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) , Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) pada acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.(ANTARA FOTO/SETPRES/AGUS SUPARTO)
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) , Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) pada acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.(ANTARA FOTO/SETPRES/AGUS SUPARTO)

medanToday.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyarankan Presiden Joko Widodo mengangkat sosok dari TNI Angkatan Udara sebagai pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

“Kalau mengacu pada undang-undang, tentunya rotasi. Kalau mengikuti rotasi, tentu dari TNI Angkatan Udara. Saya pribadi sih merekomendasikan agar rotasi dilanjutkan,” ujar Charles saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

Meski demikian, keputusan soal mengangkat Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Komisi I DPR RI menyerahkannya ke Presiden Jokowi sendiri.

“Yang pasti harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lain, tidak membuat kegaduhan, profesional agar pemerintah Jokowi bisa efektif,” ujar Charles.

Charles juga menyarankan agar penggantian Panglima TNI dilakukan pada November 2017 ini.
Pada November ini, diketahui Jenderal Gatot sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Adapun, masa pensiun Jenderal Gatot yakni Maret 2018.

Menurut Charles, pergantian perlu dilakukan karena pada 2018 dan 2019 merupakan tahun politik.

Apalagi, Pilkada 2018 digelar di beberapa daerah strategis, misalnya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan militer untuk pengamanan.

“Butuh waktu minimal enam bulan bagi Panglima TNI baru, bisa melakukan konsolidasi di internal TNI sehingga nanti bisa menjadi back up yang efektif bagi Polri untuk melakukan pengamanan Pilkada dan Pilpres,” ujar Charles.

(mtd/min) 

Komentar Anda