medanToday.com,MEDAN – Politik identitas terkait agama dan etnisitas terasa semakin menguat di pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang masih menyisakan waktu satu tahun lagi.
Hal ini terlihat pada pernyataan Ephorus Pdt Rumanja Purba yang mengatakan secara institusi Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) akan mendukung Jopinus Ramli Saragih atau kerap dikenal masyarakat JR. Saragih di Pilgubsu 2018.
Dikutip dari Media Rmol, Pdt Rumanja Purba mengatakan secara resmi GKPS di Sumut menyatakan sikap mendukung JR Saragih di Pilgub Sumut.
“Kita memang sudah mengatakan mendukung Bapak JR Saragih untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara 2018, tetapi hari ini secara resmi kita pastikan bahwa GKPS di Sumatera Utara menyatakan sikap atau berkumandang untuk Bapak JR Saragih”
Pernyataan Pendeta Rumanja Purba ini justru mendapat kecaman dan respon dari warganet di media sosial. Banyak warganet yang menyayangkan gereja dibawa-bawa dalam kepentingan politik.
Anwar Saragih, seorang aktivis media sosial yang juga merupakan dosen di satu perguruan tinggi di kota Medan memposting sikap keberatan di akun facebook miliknya.
“Sebagai Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), saya merasa terhina oleh sikap Ephorus (Pimpinan Tertinggi) GKPS, Pdt Rumanja Purba.,”. tulis Anwar Saragih.
Saat dikonfirmasi perihal sikap Anwar Saragih tersebut, dirinya membenarkan hal tersebut dan memberikan 5 alasan keberatan dengan sikap Ephorus GKPS tersebut.
Pertama, Institusi gereja tak boleh di bawa dalam sikap politik, karena berhubungan atas moral gereja.
“Argumentasinya jelas, jika pada suatu saat nanti ada kasus pidana yang melibatkan JR. Saragih siapa yang bertanggung jawab ? Seluruh Jemaat ? ” tulisnya.
Kedua, Jika Ephorus ingin mendukung JR. Saragih sebaiknya dia bawa nama pribadi, jangan membawa-bawa gereja.
Ketiga, Ephorus merupakan pimpinan jemaat bukan pimpinan politis. Sistem patronase di GKPS hanya posisinya sebagai pemimpin umat dalam lingkup gerejawi, Ia tidak berhak membuat keputusan politik praktis.
Keempat, Argumen Ephorus bilang alasan mendukung JR Saragih maju di Pilgub karena beliau adalah jemaat GKPS, itu argumen yang tak jelas, pragmatis dan oportunis.
Kelima, Menjadi gubernur Sumatera adalah bola panas pimpinan koruptor. Sejak 2008 hingga 2016, selama 8 tahun 2 Gubernur tersangka korupsi. Terserah siapa yang akan jadi gubernur nantinya.
Anwar Saragih juga mengatakan membawa GKPS pada lingkaran setan adalah tindakan yang tidak bijak. “Artinya, pimpinan GKPS lebih hati-hati memasukkan institusi dalam pusaran politik,” ungkapnya.
Anwar menegaskan bahwa dirinya akan memberikan surat keberatan kepada pimpinan GKPS. “Sebagai Jemaat, saya akan kirimkan surat keberatan saya kepada pimpinan pusat GKPS. Secara tertulis, pun saya siap menerima sanksi dari gereja,” tegas Anwar.
Postingan di media sosial facebook tersebut pun langsung menyebar ke grup-grup facebook Media Simalungun dan mendapatkan respon dari warganet lainnya.
Edy Saragih dalam akun facebooknya menuliskan bahwa GKPS jangan ikut campur dalam kancah politik.
“setuju bgt….kita sebagai ummat beragama khusus nya GKPS tlg jgn ikut campur dlm kancah politik…krn itu akan memecah belah kebersamaan kita…jika ada yg mendukung terhadap slh seorang calon sudi kiranya bawa nama pribadi aja…jgn mengatas namakan GKPS….GBU” tulisnya.
“Miris…Prihatin…sangat disayangkan” tulis akun Rinto Harahap menanggapinya.
Lalu, di grup Facebook Media Simalungun muncul petisi mosi tidak percaya pada Ephorus yang ditanggapi warganet dengan nama akun Hesty.
“Mudah-mudahan dengan muncul berita ini, bapak Ephorus dapat mendapat urapan dari roh kudus. Agar tidak terjadi perpecahan ditubuh GKPS”. tulisnya.
Menurut anda bagaimana ? layakkah gereja ikut-ikutan berpolitik ? (mtd/min/tim)
=================
