medanToday.com,HUMBAHAS – Menteri Koordinator Kemaritiman RI Jend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan seribu sertifikat tanah program startegis Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2016. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada 6 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) di Komplek Kantor Bupati, Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Senin (26/12/2016).
Luhut Panjaitan didampingi Gubernur Sumut, Erry Nuradi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan beberapa pejabat juga melakukan peresmian dan penandatanganan prasasti PLTA PT Energi Sakti Sentosa (ESS) Pakkat berkapasitas 3 x 6 MW, serta pemberian aksi sosial nasional kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Doloksanggul berupa sajadah, sarung, Mukenah dan buku Islami.
Luhut Panjaitan mengatakan bahwa baru kali ini dalam sejarah Indonesia dilakukan pembagian sertifikat tanah sebanyak dan secepat itu kepada masyarakat.
“Presiden minggu yang lalu, sudah memerintahkan kepadanya, untuk melakukan pemerataan kepemilikan tanah yaitu 9 juta hektar tanah kepada rakyat. Supaya rakyat juga menikmati pembangunan negeri ini. Baru pertama sejarah Indonesia pembagian sertifikat lebih cepat. Sekarang kami punya mimpi, bahwa sertifikasi tanah ini akan diberikan lebih banyak lagi,” tandasnya.
Dia juga mengungkapkan, kalau pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dia melakukan tugas dengan transparan dan akuntabel dan demi kebaikan Indonesia ke depan.
“Kami tidak mengatakan, bahwa kami sempurna. Kami memiliki banyak kekurangan. Tapi saya bisa menjamin, kami secara profesional mengerjakan pekerjaan kami. Kami tidak ingin melacurkan profesionalisme kami untuk sesuatu yang tidak berguna. Kami ingin mengabdi buat bangsa dan negara ini,”pungkasnya.
Sementara itu, Gubsu H Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya menyucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Pemkab Humbahas khususnya Pemprovsu.
Diakuinya, tanpa dukungan dari pemerintah pusat dan jajarannya, pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Sebab menurut dia, anggaran di tiap daerah sangatlah terbatas.
“Penyerahan sertifikat tanah ini penting sekali untuk kemajuan masyarakat, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Begitu juga dengan peresmian PLTA ini. Sebab, sebagaimana diketahui, di Sumut masih membutuhkan energi listrik sebanyak 1.850 MW. Dan saat ini masih banyak pembangkit-pembangkit yang membutuhkan perbaikan. Sehingga pembangkit listrik di Sumut harus terus ditambah,” kata Gubsu.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pemprovsu terus memberikan dukungan dalam hal pemberian izin mendirikan pembangkit listrik di Sumut. Namun keputusan akhir, tetap berada di tangan PT PLN dalam hal penerbitan izin di seluruh Indonesia.
“Kita berharap, begitu banyak potensi alam di Sumatera Utara terlebih di Humbahas. Mudah-mudahan PT PLN memberikan persetujuan untuk kita bisa segera memproses potensi pembangkit-pembangkit yang ada yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumut, sehingga Sumut bisa mengejar berbagai ketertinggalan, khususnya di bidang energi dibandingkan dengan provinsi lain seperti pulau Jawa,” sebutnya.
Mengenai pemberian sertifikat tanah dan hand traktor, Gubsu Erry juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Karena menurut dia, masih banyak sekali lahan-lahan yang belum mendapatkan sertifikat di Sumut.
“Program BPN ini sangat positif untuk dapat kita tindaklanjuti. Karna masih banyak lagi masyarakat kita yang masih belum memiliki sertifikat tanah.
Demikian juga dengan pemberian hand traktor, juga suatu hal yang sangat positif. Apalagi kalau kita lihat Humbang Hasundutan, merupakan daerah pertanian yang ada di Sumut yang sangat membutuhkan alat-alat mesin pertanian, pupuk, dan bantuan pertanian lainnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnarhor dalam laporannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Humbahas sangat mendukung program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta menjungjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga stabilitas keamanan, toleransi antar umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berkeadilan dalam bingkai NKRI.
“Kami telah berupa sekuat tenaga untuk melaksanakan program sesuai dengan program yang telah digariskan pemerintah. Namun demikian, kami yakin masih banyak kekurangan di berbagai sektor. Untuk itu, ijinkan kami dengan kerendahan hati dan tulus untuk memohon maaf, serta mohon arahan dan bimbingan dari bapak Menteri agar kami dapat meningkatkan kinerja, termasuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kemajuan Indonesia yang kita cintai ini,” kata Dosmar. (mtd/ril)
============
