medanToday.com, MEDAN – Pembangunan jalan tol Medan-Binjai dari gerbang tol Helvetia-Binjai sepanjang 10,6 Km siap dioperasikan.
Tinggal pembangunan jalan tol seksi Tanjung Mulia sepanjang 3,3 Km masih menunggu proses pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai Desember ini.
Persiapan peresmian jalan tol Medan-Binjai ini ditinjau langsung Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Senin (9/10/2017).
Tengku Erry didampingi Kadis PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Abdul Haris, Kadis Perhubungan Sumut Anthony Siahaan dan turut hadir pimpro pembangunan jalan tol Medan- Binjai PT Hutama Karya Hestu Budi dan Wali Kota Binjai HM Idaham.
“Alhamdulillah saat ini kita bisa meninjau jalan tol yang akan diresmikan Pak Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Jalan ini sudah selesai dimulai dari Helvetia hingga Binjai,” kata Erry.
Dikatakan Erry, jalan tol ini kondisinya sudah siap untuk diresmikan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Jadi dengan dioperasionalkannya jalan Tol Medan-Binjai ini maka dapat menjadi jalur alternatif untuk mempersingkat jarak tempuh. Jika sebelumnya melalui jalur normal Medan-Binjai ini bisa memakan waktu satu hingga dua jam,” ucap Erry.
Lebih lanjut dikatakan Erry, saat ini yang masih menjadi kendala adalah seksi Tanjung Mulia yakni Jalan Kapten Sumarsono sepanjang 3,3 Km yang belum bisa dibangun dikarenakan masih terkendala dengan masalah lahan.
“Kalau keseluruhan jalan tol dari Binjai ini bisa menyambung ke jalan tol Tanjung Mulia dan dilanjutkan dari Tanjung Mulia ke Kualanamu dan dari Kualanamu ke Tebingtinggi,”terang Erry.
Namun saat ini memang masih ada kendala pembebasan lahan di seksi Tanjung Mulia. Hal ini dikarenakan ada tumpang tindih kepemilikan lahan.
“Jadi ini masih ada tumpang tindih masalah lahan, ada masyarakat yang telah lama mendiami kawasan itu, ada yang mengaku memiliki sertifikat tanah, dan ada yang menggugat karena mengaku memiliki Grant Sultan. Makanya sekarang ada tiga kepemilikan inilah yang sedang kita cari solusinya,” ujar Erry.
Dikatakan Erry, untuk solusinya maka akan diserahkan ke ranah hukum dengan konsinyasi kepada pihak pengadilan.
“Target kita Desember proses pembebasan lahan itu bisa selesai, sehingga bisa dilanjutkan pembangunan,” kata Erry sembari mengatakan untuk jalan tol dari Helvetia-Binjai tinggal pembenahan penambahan pagar pembatas pengaman yang masih ada beberapa yang masih kosong.
Erry juga mengatakan, untuk jalan tol Medan-Binjai ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15-16 Oktober.
“Ini semua sudah clear, besok akan ada rapat di Sesneg makanya direncanakan akan diresmikan tanggal 15-16 Oktober,” papar Erry.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono mengatakan, untuk seksi Tanjung Mulia, Jalan Kapten Sumarsono sepanjang 3,3 Km memang masih kendala pembebasan lahan.
Dikatakan Bambang, awalnya para penggarap menduduki lahan sampai memiliki keturunan. Sementara tahun 1973 terbit sertifikat hak milik dan dari enam yang memiliki sertifikat baru tiga yang berhasil dijumpai tim. Tapi terakhir ada juga gugatan di pengadilan sebagai pemegang Grant Sultan.
“Sesuai pasal 86 UU Pengadaan Tanah kalau terjadi sengketa atau perkara maka solusinya adalah konsinyasi,” kata Bambang.
Sehingga lanjut Bambang kalau nanti sudah konsinyasi maka pembayaran akan dititipkan ke pengadilan. Nantinya pengadilan akan memanggil pihak yang bersengketa. Jadi kalaupun ada gugatan siapa yang menang perkara pihak tersebutlah yang nanti akan dibayarkan ganti rugi lahannya.
Sementara itu, Pimpinan Proyek (Pimpro) jalan tol Medan – Binjai, Hestu Budi mengatakan untuk kondisi eksisting badan jalan sudah 100 persen. Hanya butuh beberapa penyempurnaan saja sebelum operasional dimulai setelah dibuka Presiden Joko Widodo.
“Persiapan kita sudah 100 persen, kalaupun ada yang perlu disempurnakan itu kan tinggal soal kerapian, seperti rumput dan juga ada marka-marka jalan yang harus dirapikan lagi,” ujar Budi.
Selain penyempurnaan itu, Budi juga menyebutkan bahwa kondisi lampu jalan sejak dipasang juga ada yang rusak. Sehingga pendukung keberadaan badan jalan tol menjadi lebih siap.
“Begitu juga untuk penyeberangan umum juga sudah siap. Jadi ya untuk digunakan melintas, sudah 100 persen la. Intinya kita sudah siap, apa yang dilihat masih kurang, kita akan rapikan lagi,” jelasnya.
Sedangkan soal tarif dan kapan akan diberlakukan sistem pembayaran, lanjut Budi, hal itu masih menunggu keputusan lebih lanjut dari atasan. Meskipun diakuinya kemungkinan akan dibuka gratis sementara waktu sekaligus uji coba dan penyesuaian.
“Ada yang dibuka gratis, ada juga nanti berbayar. Jadi penyesuaian dulu, dan untuk petugas (pengelola) juga sudah ada,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga menyebutkan bahwa berdasarkan aturan yang ada, penggunaan sistem pembayaran elektronik mengunakan kartu e-Toll akan diberlakukan setelah nantinya jalan tol dibuka dan dikenakan tarif kepada pengguna jalan. “Sesuai peraturan memang harus begitu, tidak lagi menggunakan pembayaran tunai, terpaksa e-Toll,” sebutnya.
(mtd/min)
