medanToday.com,JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah rencana penunjukan dua petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Baratndan Sumatera Utara untuk mengamankan PDI-P di pilkada.
Hal itu disampaikan Tjahjo saat menjawab pertanyaan wartawan apakah usulannya tersebut untuk mengamankan partainya, PDI-P, di pilkada.
“Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai, enggak ada. Ini untuk memenuhi kewajiban,” kata Tjahjo saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/1/2018) malam.
Ia pun mempersilakan bila pihak lain menudingnya seperti itu. Namun, ia menegaskan dirinya mengusulkan penunjukan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur semata-mata untuk menjaga keamanan sepanjang pilkada.
Saat ditanya mengapa tak menempatkan petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Selatan yang juga daerah rawan, Tjahjo menjawab daerah lain sedang disiapkan secara bertahap.
“Semua orang punya anggapan tapi yang saya lakukan semua orang punya aturan bahwa pejabat manapun, kementerian lembaga di bawah menteri dan Kapolri, di bawah Panglima TNI adalah eselon satu, apakah di setneg atau kayak di kepolisian semua sama,” lanjut politisi senior PDI-P itu.
Sebelumnya dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.
Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Tjahjo pun menuturkan Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.(mtd/min)
================
