medanToday.com,MEDAN – Masyarakat Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (21/1). Massa ingin mengadu kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ihwal permasalahan sengketa lahan.
Massa yang datang langsung memblokir Jalan Diponegoro. Arus lalu lintas kendaraan pun harus dialihkan. Pengunjuk rasa datang menggunakan berbagai kendaraan. Mulai dari roda empat, roda dua, hingga odong-odong.
Setibanya di depan Kantor Gubernur Sumut, perwakilan pengunjuk rasa langsung berorasi. Sejumlah massa lainnya membentangkan poster berisi tuntutan penerbitan sertifikat tanah.
Kepolisian memasang barikade ketat di depan gerbang. Sepertinya mereka tidak mau kecolongan seperti sebelumnya kantor Gubernur Sumut dilempari massa.
Pengunjuk rasa menuntut Edy Rahmayadi untuk ikut memberikan solusi. Massa yang didominnasi ibu-ibu dan anak ingin Edy mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penyelesaian lahan di Sari Rejo.
“Kalau tidak ada solusi, kami akan tetap begini. Berunjuk rasa sampai Pilpres nanti,” ujar Ketua Forum Masyarakat (FORMAS) Sari Rejo Pahala Napitupulu di sela aksi.
Pahala mengaku heran kenapa belum ada solusi dari pemerintah meski perkara ini sudah dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). “MA itu keputusan tertinggi. Di atasnya hanya keputusan Tuhan,” ungkapnya.
Sampai sekarang sertifikat tanah milik warga Sari Rejo belum juga terbit. Padahal mereka sudah mengadu ke berbagai instansi. Bahkan pihak ATR/BPN juga tak mau menerbitkan sertifikat. Alasannya, lahan di dekat markas Lanud Soewondo itu masih terdaftar sebagai aset negara.
Anehnya lagi, kenapa sertifikat tanah bisa terbit kepada pihak pengembang. FORMAS menduga ada sindikasi yang tersistematis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, pengembang, dan Lanud Soewondo.
“Kecurigaan ini ada dasar hukumnya. Ada 16 developer dengan gampangnya mendapat sertifikat. Padahal warga Sari Rejo sendiri tidak mendapat sertifikat,” bebernya.
Konflik lahan antara warga dengan TNI AU juga tak kunjung usai. Selama ini warga dihantui rasa takut. Karena mereka mengklaim mendapat intimidasi dari pihak lanud.
Sebelumnya saat warga mengadu ke ATR/BPN Medan, ada solusi agar difasilitasi berangkat ke pusat. Begitu pula saat warga mengadu ke DPRD Kota Medan, DPRD Sumut, dan ATR/BPN Sumut.
FORMAS merasa heran. Kenapa masing masing stakeholder tidak berkoordinasi dengan baik. Sehingga warga meminta Edy Rahmayadi yang mengadu langsung ke presiden.
Setelah berorasi cukup lama, massa akhirnya diterima pihak Pemprov Sumut. Perwakilan massa lalu melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Otonomi dan Kerja Sama Sekretaris Daerah Sumut Basarin Yunus Tanjung dan Kasubbag Pertanahan di Biro Pemerintahan.
Sepertinya pengunjuk rasa kecewa karena yang menemui bukan Edy Rahmayadi. Sebab mereka ingin menyampaikan langsung permasalahan kepada gubernur. Edy tidak bisa menemui massa karena masih berada di Bali untuk menghadiri Kongres PSSI. Sedangkan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) juga tidak berada di kantor.
Dalam pertemuan itu ,massa tetap bersikeras menunggu Edy Rahmayadi. Sedangkan pihak Pemprov Sumut berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada gubernur jika sudah kembali dari luar kota.(mtd/min)
=======================
