medanToday.com, JAKARTA – Polri meminta para relawan yang hendak mengirimkan bantuan ke Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan aparat keamanan. Sehingga saat pendistribusian mendapatkan pengamanan untuk mengantisipasi aksi penjarahan.
Hal itu menyusul beredarnya video penjarahan yang dilakukan beberapa warga terhadap kendaraan pengangkut bantuan. Mereka menghentikan kendaraan dan mengambil barang-barang bantuan di tengah jalan.
“Relawan yang akan mengirim bantuan supaya berkoordinasi dengan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI untuk dikawal ke posko, sehingga pembagiannya jelas nanti,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Senin (1/10).
Selain itu, Setyo juga meminta masyarakat yang hendak memberikan bantuan berkoordinasi dengan posko-posko yang sudah ada. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pendistribusian dan sesuai dengan sasaran.
“Karena ada sebagian belum sampai, ada yang mendapatkan berlebih. Supaya semua merata,” katanya.
Jenderal bintang dua itu menegaskan, penjarahan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Kendati pihaknya tidak bisa langsung menindak mereka.
Polisi terlebih dulu melakukan upaya persuasif terhadap warga agar tidak menjarah makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Jika peringatan itu tidak diindahkan, tak menutup kemungkinan Polri akan menindak tegas mereka.
“Kalau keterlaluan ditindak. Situasi bencana melakukan kejahatan hukumannya lebih berat. Pasal KUHP diatur, situasi bencana melakukan kejahatan itu lebih berat ancaman hukumannya,” ucap Setyo.
Lebih lanjut, Setyo menuturkan pihaknya terus mengirimkan personelnya untuk membantu korban gempa-tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebanyak tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) telah diterjunkan ke lapangan.
“Ini rencananya akan dikirim lagi ke sana kemungkinan sekitar 1.400 personel akan membantu mengamankan, merehabilitasi, membersihkan di sana, seperti di Lombok,” kata Setyo. (mtd/min)
===================
