medanToday.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta jiwa dapat diimunisasi agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai. Untuk itu, skema vaksinasi Covid-19 secara gratis diharapkan mendorong kesukarelaan masyarakat untuk diimunisasi.
“Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat,” ujar Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/12).
Ditambahkannya, program vaksinasi gratis ini merupakan komitmen pemerintah membuka akses vaksin seluas-luasnya ke masyarakat. Sejalan dengan persiapan program itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah merampungkan tugas masing-masing yakni mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin.
Wiku menegaskan, pemerintah menjamin vaksin yang akan didistribusikan dan digunakan masyarakat adalah vaksin yang aman. Hal itu nantinya dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI.
“Saat ini, baik BPOM dan MUI sedang menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan mereka,” jelas Wiku.
Namun, di luar program vaksinasi tersebut, Wiku kembali mengimbau masyarakat untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3M. Menurutnya, protokol ini tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan di saat vaksinasi sudah berjalan.
“Terutama selama periode libur akhir tahun nanti. Pemerintah, sedang mematangkan aturan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penularan virus di daerah. Saya minta masyarakat tetap patuhi aturan dan syarat terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah,” pungkasnya. (mtd/min)
