medanToday.com, MEDAN – Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Solidaritas Driver Online Roda 2-Medan Sekitarnya (FoSdor2-MS) mengadu pada anggota dewan Medan, terkait meminta batasi kuota pengemudi (Driver)di Gedung Dewan, Selasa (20/3/2018).
Para pengemudi ojek online (Ojol) tersebut meminta agar perusahaan aplikator baik PT Gojek Indonesia ataupun PT Grab untuk menghentikan sistem pembekuan (Suspended,Red)dan membatasi driver baru. Selain itu juga Ojol meminta perusahaan agar mengatasi orderan fiktif.
Terlihat Perwakilan Ojol diterima Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.
Ketua Fossor2-MS, Joko Pitoyo menyampaikan, pihaknya berharap DPRD Medan dan instansi lainya dapat membuat payung hukum dan peraturan daerah untuk melindungi pengemudi ojek online. Sebab pihak aplikator belum seutuhnya memperhatikan kesejahteraan dan kelayakan pengemudi online. Begitu juga soal penertiban orderan fiktif yang cenderung melakukan penyerangan.
“Kami sudah bekerja mati-matian dilapangan hingga mencapai titik akumulasi bonus, tapi akibat adanya sistem orderan fiktif atau orderan yang dicancel yang masuk, semuanya hasil keringat kami hilang.Untuk itu kami berharap para wakil rakyat memanggil pihak aplikator sehingga orderan fiktif yang saat semakin marak bisa diatasi,” tutur Joko dihadapan ketua DPRD Medan.
Tak hanya itu saja, akibat adanya sistem orderan fiktif yang masuk berimbas kepada para pengemudi online yang harus terkena penghentian.
“Sistem suspended ini sangat-sangat merugikan kami.Kami mohon perlindungan karena kami tidak tahu siapa pemain orderan fiktif tersebut,Belum lagi persoalan poin bonus yang cenderung naik, sementara satu aplikator lainya memberikan bonus, sehingga kami terkadang sulit mencapai titik poin yang telah ditentukan.Hingga tak hentinya penerimaan driver baru,”tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengungkapkan pihaknya akan segera memanggil pihak aplikator dan pihak lainya termasuk Dishub hingga Organda.
“Ini akan segera kita lakukan pertemuan persoalan yang dikeluhkan bisa diambil solusi terbaik. Kita sarankan Ketua Komisi D DPRD Medan agar dibaut jadwal,” kata Henry menyikapi keluhan tersebut. (Mtd/sti)
===============
