Bincang Santai Ombudsman RI Perwakilan Sumut bersama Jurnalis di Cafe Potret, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (18/9/2017). (MTD/bwo)

medanToday.com, Medan – Dikarenakan dua kepala sekolah belum mengeluarkan siswa titipan yang masuk tidak melalui PPDB online,┬áKepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Arsyad Lubis melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA Saut Aritonang akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 2 dan 13 Medan.

Kepala sekolah dua SMA itu dianggap tidak menjalankan rekomendasi Inspektorat Sumut.

“Kepala sekolah nanti kita mintai keterangan lagi, sudah sejauh mana penyelesaiannya,” kata Saut saat menghadiri Bincang Santai Ombudsman RI Perwakilan Sumut bersama Jurnalis “Awasi, Tegur, Laporkan” yang digelar di Cafe Potret, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (18/9/2017).

Menurut Saut, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 dan 13 Medan untuk mematuhi peraturan Pergub tentang PPDB online.

“Kan sudah diperintahkan kepala sekolah supaya mematuhi peraturan itu. Mungkin baru beberapa saat jadi perlu waktu,” terangnya.

Saut menambahkan, Disdik Sumut sendiri telah melayangkan surat rekomendasi Inspektorat Sumut kepada dua sekolah favorit itu. “Setelah Inspektorat memberikan rekomendasi, lalu diberikan kepada Disdik. Kemudian kita memberitahukan kepada Gubsu, dan Gubsu menyarankan agar rekomendasi itu diserahkan kepada sekolah,” papar Saut.

Dirinya juga mengakui bahwa, belum semuanya orang tua siswa yang mau menerima rekomendasi itu. “Memang sebagian masih ada yang sekolah dan sebagian ada juga yang tidak sekolah,” pungkas Saut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyebutkan, perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karena tanpa pengawasan intensif dari seluruh lapisan masyarakat maka layanan publik sangat rawan dipermainkan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

“Ombudsman Sumut sangat berkepentingan dalam mengawasi seluruh kegiatan instansi, lembaga maupun perseorangan yang dalam kegiatannya menggunakan anggaran dari negara untuk pelayanan publik. Tapi, pengawasan bersama sangat memberi pengaruh besar,” kata Abiyadi.(MTD/bwo)

========================================================

 

Komentar Anda