Antara Jabatan Wali Kota Medan & Keluarga ISTANA Tidak Bisa Dicampuradukkan Setiap Saat

0
514
Bobby Nasution,Wali Kota Medan yang merupakan menantu Presiden Jokowi. Ist

medanToday.com,MEDAN – Pengamat Pemerintahan Arifin Saleh Siregar meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution sadar diri terhadap posisinya saat ini. Kata Arifin, Bobby harus bisa membedakan kapan dirinya bertindak sebagai menantu presiden, kapan dirinya bertindak sebagai Wali Kota Medan. Sebagai orang nomor satu di Pemko Medan, Bobby merupakan pejabat publik yang turut menyandang kepentingan publik.

“Dia juga harus bisa memilah milah mana yang harus dikedepankan mana yang harus dikesampingkan. Dan dia juga harus bisa mengambil keputusan skala prioritas dalam posisinya sebagai kepala pemerintahan dibanding dengan keluarga istana,” kata Arifin, Selasa (20/4/2021).

Forum Jurnalis Medan (FJM) saat melakukan aksi tutup mulut di depan kantor Pemko Medan. Ist

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMSU ini mengatakan, sebagai pejabat publik, Bobby Nasution itu milik publik, milik warga Kota Medan. Dan konsekuesinya sebagai pejabat publik, lanjut Arifin, tentu tak bisa dihindari dengan ketentuan atau SOP terhadap pengawalan terhadap keluarga presiden.

“Di sini lah dia menentukan posisinya itu. Dia harus berani dan tegas. Kapan dia (bersikap sebagai) pejabat publik, dan kapan dia (bertindak sebagai) keluarga istana,” kata Arifin.

Jadi, lanjut Arifin, antara jabatan Wali Kota Medan dan keluarga istana tidak bisa dicampuradukkan dalam setiap saat. Sama halnya ketika bertemu dengan awak media atau dalam momen wawancara.

“Terkait permasalah yang terjadi kepada wartawan, ini juga harus disikapi dengan bijak. Ini sebuah kritik yang membangun. Jangan dianggapan bahwa ini bertendensi negatif,” terang Arifin.

Wartawan atau jurnalis, lanjut Arifin, sejatinya merupakan pilar yang membangun demokrasi. Tugasnya menyampaikan pesan dan informasi kepada publik. Jadi, kata Arifin, Bobby dan semua tim suksesnya yang ada di Pemko Medan itu harus membangun komunikasi politik kepada semua pihak, termasuk dengan kalangan jurnalis.

“Itulah fungsinya pejabat publik atau kepala daerah. Ketika ada persoalan semacam ini, komunikasikan,” kata Arifin. Komunikasi politik, lanjut Arifin, bisa dalam bentuk apa saja. Jangan merasa jumawa atau segan-segan.

Forum Jurnalis Medan (FJM) saat melakukan aksi tutup mulut di depan kantor Pemko Medan. Ist

“Komunikasi politik itukan banyak macamnya. Jadi jangan segan segan. Toh, semua warga Kota Medan ini adalah warga yang baik dan teman yang baik, kawan yang mendukung untuk kemajuan Kota Medan,” kata mantan wartawan senior ini.

Yang jelas, kata Arifin, sebagai pejabat publik yang berasal dari keluarga istana, Bobby harus dekat dengan masyarakat. Bukan justru malah sebaliknya.

===================