Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Tempo/Aditia Noviansyah

medanToday.com,JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai gerakan #2019GantiPresiden yang makin gencar menjelang Pemilu 2019, serta dilancarkan oleh kubu oposisi, sebagai bentuk kampanye yang buruk.

Gerakan itu mengkampanyekan digantikannya kepala negara petahana alih-alih mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu untuk dipilih masyarakat.

“Kalau mau kampanye, jangan bilang ganti presiden. Tetapi bilang ‘pilih ini, pilih ini’. Begitu. Kampanye masa ganti presiden? Memangnya bagaimana? Jadi dengan sopan-lah,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Selain itu, menurut JK, gerakan yang masif itu juga dinilai terlalu dini dilakukan. Pasalnya, masa kampanye Pemilu 2019 saja belum dimulai.

“Itu bagian daripada kampanye yang belum waktunya,” ujar JK.

Lebih lanjut, JK menegaskan, cara pemerintah menghadapi gerakan itu juga sejatinya sangat wajar. Kepolisian di antaranya tidak memberi izin untuk aksi gerakan itu, seperti di Riau pada Sabtu, 25 Agustus 2018.

JK menyampaikan, kepolisian memang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban, serta tidak dilatari pula oleh kepentingan politik apa pun.

“Barangkali bukan soal pemerintah meredam. Itu untuk mengurangi efek, siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada berlawanan di jalan bagaimana? Itu kan polisi, polisi tugasnya bukan soal politik, tetapi mencegah adanya konflik. Karena ada juga orang tidak setuju (terhadap gerakan #2019GantiPresiden),” ujar JK.(mtd/min)

=====================

Komentar Anda