ILUSTRASI, beras bulog. (sumber:internet)

medanToday.com,MEDAN – Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe (Bayek) menilai pemberian beras kepada masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) belum terlaksana dengan baik.

Dijelaskannya, ia mengapresiasi niat Pemko Medan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari penyebaran covid-19. Namun, dikatakannya masih banyak masyarakat yang mengeluh akibat beras yang diterima tak sesuai harapan

“Bantuan Pemko 1000 ton beras untuk masyarakat yang terdampak dari penyebaran covid-19 ini bagus. Namun jika niat baik itu dilaksanakan dengan tidak baik, tentu hasilnya tak baik, ini yg kita lihat saat ini. Artinya banyak masyarakat yang mengeluh karena tak sesuai harapan,” kata Bayek, Rabu (8/4/2020).

Mulia Asri Rambe. (Int)

Berdasarkan informasi yang diterima langsung dari masyarakat dan disampaikan anggota DPRD lainnya, masih banyak warga yang menerima bantuan beras di bawah 5 Kg.

“Kemarin sempat di dengar 1 KK diberikan 5kg beras, bahkan setiap jiwa mendapatkan bantuan, berarti jika ada 5 jiwa dalam 1 KK, maka dapat 5 karung. Selama PSBB, mulai 31 Maret dampai 29 Mei mau diberikan 4 ons perjiwa setiap hari untuk menindaklanjuti UU no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan dan kesehatan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil perhitungannya, dari 2,4 juta jiwa warga Medan, 8,08 persen atau setara 183.790 jiwa merupakan penduduk miskin. Jika saat ini Bulog hanya menyediakan 980 ton beras, dengan asumsi dibagi dengan 5 Kg, akan mendapat 190.000 karung beras.

Selain itu, ia menolak keputusan untuk tidak memberikannya bantuan kepada warga penerima PKH dan BPNT.

Perlu diketahui, nominal PKH dan BPNT tahun 2020 adalah 1,8 juta per keluarga dalam setahun. Bila dibagikan dalam 12 bulan, maka keluarga penerima hanya mendapat Rp 150 ribu setiap bulan.

“Berarti pemerintah cuma memberi tambahan,selebihnya untuk memenuhi kebutuhan warga mencari lagi. Nah, saat ini situasi stay at home, artinya mereka tidak bisa mencari nafkah. Inikan sangat miris kita melihatnya, apakah masyarakat seperti ini layak tidak diberi bantuan? Jadi kami mengimbau kepada Pemko Medan untuk mengikut sertakan mereka dalam menerima bantuan tersebut,” jelasnya.

“Tapi kita katakanlah dari 183.790 jiwa ini penerimah PKH dan BPNT juga dapat, 980 ton beras itu, kalau kita bagikan per 5 kg, itu dapat 190.000 karung. Artinya, berlebih sekitar 6210.Itu kalau tak dikurangi penerima PKH dan BPNT. Jadi kenapa masih ada yang ribut? Bahkan ada yang dapat cuma 8 ons, 1,5 kg, ini ada apa? Kami akan cari tahu dan usut itu?” sambungnya.

Ketua DPD AMPI Kota Medan ini menduga, kekisruhan ini disebabkan ada pihak lain yang turut mengumpulkan data penerima bantuan selain Kepling. Akibatnya, data yang diterima menjadi tumpang tindih dan Dinas Sosial sulit memferivikasinya.

“Saya lihat pendistribusian yangg kisruh ini disebabkan beberapa hal, pertama masalah perekrutan KK yang dilakukan kepling. Saya menduga, ada pihak lain yang ikut mengumpulkan juga, ada yang mau ambil panggunglah,” bebernya.

“Kalau pun Bulog tak bisa menyiapkan langsung 980 ton, seberapa adanya dulu, misalnya yang ada 300 ton, jangan bagikan semuanya, buat zonasi. Misalnya, cara pendistribusiannya jangan disebar se Kota Medan, tetapi dibagikan kebeberapa kecamatan dulu sesuai dengan pembagiannya. Kecamatan yang lain menunggu untuk ketersedian beras,” terang Bayek.

=====================

Komentar Anda